Solopos.com, SOLO – Berbagai risiko tekanan global dan domestik berpotensi memengaruhi perkembangan inflasi ke depan. Untuk memitigasi potensi risiko tersebut, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Jawa Tengah (Jateng) menyelenggarakan High Level Meeting (HLM) dengan topik ”Mitigasi Risiko Eksternal dan Domestik terhadap Inflasi Jawa Tengah”.
Kegiatan HLM TPID Provinsi Jawa Tengah dilaksanakan secara hybrid pada Selasa (22/3/2022) yang dihadiri oleh seluruh anggota TPID Provinsi Jawa Tengah secara luring.
Promosi BRI Sukses Jual SBN SR020 hingga Tembus Rp1,5 Triliun
HLM TPID Provinsi Jateng dipimpin oleh Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, serta Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jateng, Rahmat Dwisaputra, dan Sekretaris Daerah Provinsi Jateng, Sumarno.
Sumarno yang juga selaku Ketua Harian TPID Provinsi Jateng menyampaikan laporan berbagai kegiatan pengendalian inflasi yang mengacu kepada strategi 4K yaitu keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif.
Baca Juga: Penjualan Mobil Terus Tumbuh, Tapi Kenaikan Harganya Picu Inflasi
TPID Provinsi Jateng juga telah menyusun peta jalan pengendalian inflasi 2022-2024. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah menyampaikan bahwa kenaikan harga komoditas internasional merupakan tekanan utama inflasi dari sisi eksternal.
Sementara dari sisi domestik, tekanan inflasi bersumber dari peningkatan ekspektasi konsumsi masyarakat seiring dengan arah pemulihan ekonomi, dan kenaikan beberapa tarif administered (a.l. tarif cukai rokok dan tarif PPN).
Meskipun terdapat potensi peningkatan inflasi, namun inflasi Jawa Tengah di tahun 2022 diperkirakan tetap berada pada rentang sasaran inflasi 3%+1%.
Pada kesempatan itu, hadir sebagai narasumber Direktur Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Kementerian Perdagangan, Isy Karim, menyampaikan perkembangan harga dan pasokan terkini, serta kebijakan pemerintah dalam stabilisasi harga bahan pokok.
Baca Juga: Dorong Ekonomi Pesantren, Bank Indonesia Solo Ajak Pasarkan Poduk Halal
Menyikapi berbagai risiko tersebut, Ganjar memberikan beberapa arahan di antaranya, meminta para kepala daerah menyiapkan politik pangan yaitu menyiapkan alternatif tanaman pendamping di luar padi, seperti jagung, singkong, dan tanaman lainnya.
Ganjar juga meminta Satgas Pangan untuk melakukan berbagai upaya agar penimbunan bahan pokok khususnya minyak goreng tidak terjadi di Jawa Tengah. Lebih lanjut, dia juga menekankan pentingnya pemantauan harga konsumen dan produsen serta ketersediaan pasokan, sehingga dapat menjadi early warning dan dasar pengambilan keputusan secara tepat dan efektif.
Secara khusus dia meminta kepada setiap kabupaten/kota di Jawa Tengah secara rutin mengkinikan data Sistem Informasi Harga dan Produksi Komoditi (SiHati) Jawa Tengah.
Baca Juga: Bank Indonesia Solo: Ekonomi Syariah Manjur Entaskan Kemiskinan
HLM TPID Provinsi Jawa Tengah juga dirangkaikan dengan launching pengembangan SiHati 4.0, yang berfokus pada penambahan informasi penurunan harga pada dashboard, data produksi dan harga produsen yang diintegrasikan dengan Sistem Logistik Daerah (Sislogda), dan pengembangan SiHati Mobile untuk percepatan pembahasan isu terkini dan pengambilan keputusan.
Pengembangan SiHati 4.0 tersebut menjawab kebutuhan ketersediaan informasi harga dan pasokan yang terkini, sehingga dapat menjadi pendukung berbagai program pengendalian inflasi di Jawa Tengah.
Sementara secara daring, kegiatan diikuti oleh seluruh TPID kabupaten/kota di Jawa Tengah. Melalui kegiatan ini, diharapkan berbagai tekanan risiko eksternal dan domestik dapat dimitigasi dengan baik, sehingga mendukung pencapaian sasaran inflasi 3,0%+1%.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
