Audit BPK masih menemukan adanya belanja fiktif di Jateng meski daerah yang bersangkutan mendapat opini WTP.
Solopos.com, SEMARANG — Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Tengah mencatat belanja fiktif hingga kontrak pekerjaan yang tidak selesai masih menjadi temuan di Jawa Tengah meski telah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian.
Promosi BRI Sukses Jual SBN SR020 hingga Tembus Rp1,5 Triliun
“Untuk LPKD 2016, BPK menemukan 421 temuan ketidakpatuahan perundang-undangan,” kata Kepala Perwakilan BPK Jawa Tengah Hery Subowo di Semarang, Rabu (18/10/2017).
Dia mengatakan ketidakpatuhan ini berasal dari laporan keuangan pemerintahan daerah di 35 kabupaten kota dan provinsi Jawa Tengah. Meski begitu, BPK tetap memberkan opini tertinggi wajar tanpa pengecualian karena secara kuantitas dan kualitas tidak terlalu material.
Untuk pemerintah Provinsi Jawa Tengah, BPK memberi penekanan khusus untuk pembenahan pengalihan aset berdasarkan Undang-Undang Pemerintahan Daerah serta perlunya validasi piutang pajak kendaraan bermotor. Hal lain yang disoroti adalah ketidaksesuaian pengadaan barang dan jasa di 7 satuan, perjalanan dinas, hingga pelaksanaan dan penaluran bantuan keuangan.
Sementara itu dalam kesempatan terpisah Sekretaris Daerah Pemprov Jateng, Sri Puryono, meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) tingkat pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota segera menindaklanjuti rekomendasi BPK itu.
“Penuntasan rekomendasi tersebut harus dilakukan tepat waktu, jangan sampai ditunda-tunda, salah satu keberhasilan pengawasan adalah jika LHP tersebut ditindaklanjuti secara cepat dan tepat,” katanya.
Sri mengharapkan perangat daerah terkait merampungkan tindak lanjut temuan paling lambat hingga akhir November.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
