Audit BPK memberikan 24.169 rekomendasi dengan nilai Rp15,66 triliun.
Solopos.com, JAKARTA — Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Harry Azhar Azis, mengatakan Presiden Joko Widodo akan membahas temuan BPK dalam sidang kabinet.
Promosi Tanggap Bencana Banjir, BRI Peduli Beri Bantuan bagi Warga Terdampak di Demak
Pasalnya, pada semester pertama tahun ini pihaknya memberikan 24.169 rekomendasi dengan nilai mencapai Rp15,66 triliun.
“Dari rekomendasi yang kami sampaikan, baru sekitar 24,11% dengan nilai Rp256,1 miliar yang sudah ditindaklanjuti. Masih ada 9.721 rekomendasi senilai Rp13,8 triliun yang belum ditindaklanjuti,” kata dia di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (12/10/2015).
Harry menuturkan BPK masih menemukan masalah yang sifatnya materialistik dalam laporan keuangan pemerintah daerah. Hal tersebut disebabkan kondisi fisik aset yang masih tercantum nilainya di BPK sudah tidak layak lagi.
Untuk itu, dirinya meminta kuasa pemegang anggaran di daerah dapat menghapus aset tersebut, karena diperkenankan oleh aturan selama nilainya di bawah Rp5 miliar.
“Permasalahan umum yang kami temukan adalah misalnya mobil itu sudah lapuk, atau bannya hilang, sedangkan nilainya masih tercantum di BPK. Ada juga yang disebabkan karena petugas yang mengetahui hal itu sudah meninggal, dan pejabat yang baru tidak mengetahui apa pun,” ujar dia.
Harry juga mengatakan laporan keuangan di pemerintah pusat dan pemerintah daerah saat ini mengalami tren positif.
Hal tersebut terlihat dari meningkatnya kementerian, lembaga negara, dan pemerintah daerah yang mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian.
Pada 2014, 71% kementerian dan lembaga, dan 49% pemerintah daerah mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian.
Padahal pada 2009, hanya 57% kementerian dan lembaga, serta 3% pemerintah daerah yang memperoleh opini wajar tanpa pengecualian.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
