ASN Dilarang Bukber, Pengurus Majelis Ulama Indonesia Minta Aturan Dicabut

Solopos.com, SOLO—Presiden Joko Widodo (Jokowi) merilis surat edaran yang melarang para menteri, pejabat negara, dan aparatur sipil negara (ASN) menggelar acara buka puasa bersama (bukber) pada Bulan Puasa tahun ini.

Arahan itu tertuang dalam surat Sekretaris Kabinet Republik Indonesia Nomor 38/Seskab/DKK/03/2023 perihal arahan terkait penyelenggaraan buka puasa bersama.

Promosi UMKM Binaan BRI Ini Jadi Kuliner Rekomendasi bagi Pemudik di Pekalongan

Aturan larangan itu dikeluarkan dengan alasan transisi pandemi Covid-19, sehingga perlu kehati-hatian.

Menanggapi hal ini, Ketua Bidang Dakwah dan Ukhuwah Majelis Ulama Indonesia (MUI) Cholil Nafis turut memberikan tanggapan melalui akun Twitter @cholilnafis pada Kamis (23/3/2023).

Menurutnya, bukber adalah hal yang baik. Apabila ada alasan Covid-19, penyebaran pun bisa diantisipasi. Larangan itu, lanjutnya, dirasa tidak tepat karena tak sesuai dengan tradisi yang sudah dilakukan banyak masyarakat di Indonesia.

“Hemat saya buka puasa bersama itu baik dan tak beda dg kumpul2 kondangan, pertemuan dg pendukung dan konsolidasi. Maka penularan covid pun bisa diantisapasi. Pelarangan acara buka puasa bersama meskipun hanya utk instansi kurang tepat dan tak sesuai dg tradisi keagamaan kita,” tulis Cholil.

Ia mempertanyakah apakah aturan tersebut benar dikeluarkan karena Covid-19 atau karena alasan agar pejabat bergaya hidup sederhana.

Dosen UIN Syarif Hidayatullah itu juga menilai bukber adalah hal yang sederhana.

“Setahu saya buka puasa bersama itu sederhana aja tak sampai berlebihan seperti konser. Baiknya surat arahan Pak Presiden yg melarang buka puasa bersama itu dicabut aja agar tak terus gaduh di bulan Ramadhan,” lanjutnya.

Cholil menilai aturan yang dibuat Jokowi itu tidak realistis. “Sebab melarang buka puasa bersama dg alasan demi hidup sederhana apalagi krn covid sungguh tdk realistis n tak menemukan momentumnya. Buka puasa itu sederhana,” tulisnya.