Harianjogja.com. JOGJA- Asosiasi Industri Permebelan dan Kerajinan Indonesia (Asmindo) Daerah Istimewa Yogyakarta berharap gagasan konsep transportasi berbasis tol laut mampu diwujudkan Presiden terpilih Joko Widodo untuk menghemat biaya distribusi logistik.
Wakil Ketua Asosiasi Industri Permebelan dan Kerajinan Indonesia (Asmindo) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Endro Wardoyomeyakni menilai tol laut sebagai konsep transportasi alternatif dari darat ke laut. Kebijakan ini mampu memberikan dampak perubahan biaya produksi dan distribusi furnitur maupun produk industri lainnya.
Promosi BRI Meraih Dua Awards Mobile Banking dan Chatbot Terbaik dalam BSEM MRI 2024
“Kami harap gagasan itu (Tol laut) benar-benar mampu dibuktikan Jokowi,” kata Endro.
Terobosan itu perlu ditempuh untuk menghadapi berbagai kemungkinan kenaikan harga komoditas pendukung lainnya pada
pemerintahan Jokowi mendatang. Apalagi, kata dia, apabila wacana kenaikan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi sebesar Rp3.000 positif diberlakukan per November, maka biaya distribusi akan semakin membengkak, ditambah dengan kebutuhan pendukung lainnya yang terkena dampak kenaikan itu.
“Kalau BBM jadi dinaikkan Rp3.000 oleh Jokowi tentu akan memberatkan kami, meskipun nantinya akan kami hadapi dengan berbagai upaya efisiensi,” katanya.
Lebih dari itu, menurut dia, gagasan tol laut itu juga relevan untuk menopang bangkitnya dunia usaha pada saat dimulainnya
Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) pada 2015. Dengan biaya distribusi logistik yang murah, maka para pengusaha furnitur atau
kerajinan berani memasang harga yang kompetitif.
“Tentu ini penting untuk memperkuat pasar domestik kita,” katanya.
Ia mengatakan hingga saat ini biaya logistik di Indonesia masih tergolong mahal jika dibanding negara-negara lain. Ongkos logistik di Indonesia bahkan mampu mencapai 27 persen dari seluruh total biaya produksi. Sementara di negara lain rata-rata hanya 9-10 persen.
Ketua Umum Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Danang Parikesit mengatakan biaya logistik dalam konsep tol laut dapat
ditekan apabila regulasi perizinan, serta prosedur lainnya yang mengakibatkan tarif transportasi laut menjadi mahal bisa dipangkas.
“Aturan pelayaran harus disederhanakan. Dari sebelumnya harus melewati 28 perizinan, harus dikurangi menjadi separuhnya,
peraturan di pelabuhan, izin-izin dan sebagainya harus dipangkas habis. Hanya dengan cara begitu, tol laut bisa diminati,” katanya.
Selain itu, infrastruktur di pelabuhan juga harus ditingkatkan, misalnya dengan menambah teknologi “crane” yang memadai untuk
bongkar dan muat barang.
“Sekarang kalau kita mau mengangkut barang dengan kapal, mahal ongkos bongkar muatnya. Kalau itu bisa kita tekan dengan alat
bongkar muat yang baik, maka biaya transportasi laut bisa kompetitif,” kata Danang.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
