Aptisi Jateng Tuntut Tambahan Dosen DPK

Brodjo Sudjono (Dok/JIBI/SOLOPOS)

SOLO–Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (Aptisi) Jawa Tengah menuntut pemerintah untuk menambah jumlah dosen PNS yang diperbantukan (DPK) di Perguruan Tinggi Swasta (PTS).

Promosi Kecerdasan Buatan Jadi Strategi BRI Humanisasi Layanan Perbankan Digital

Hal itu untuk memenuhi standar minimal kebutuhan pengajar di perguruan tinggi.

Ketua Aptisi Jateng, Brodjo Sudjono, Rabu (7/11/2012) saat ditemui wartawan di Hotel Sahid Jaya Solo menjelaskan sedikitnya selama dua tahun terakhir tidak ada penambahan dosen DPK di PTS.  Padahal saat ini mayoritas PTS kesulitan dalam memenuhi standar minimal kebutuhan pengajar karena anggaran pengelolaan yang minim. Untuk itu pihaknya berharap pemerintah memberikan perhatian kepada PTS salah satunya dengan tambahan dosen DPK.

“Setidaknya ada bantuan tenaga kalau tidak ada bantuan dana operasional.”

Dijelaskannya seluruh PTS saat ini kekurangan pengajar, sehingga menyebabkan beberapa PTS terpaksa mempekerjakan guru sebagai dosen. Hal itu berbanding terbalik dengan kondisi Perguruan Tinggi Negeri (PTN) yang memiliki SDM pengajar berlebih. Selain itu, tiap tahun jumlah dosen DPK di PTS semakin berkurang karena banyak yang telah memasuki usia pensiun.

Brodjo juga meminta Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti) sebagai pengambil kebijakan untuk turun langsung ke lapangan dan melihat kondisi nyata perguruan-perguruan tinggi di Indonesia. Hal itu agar kebijakan yang diambil sesuai dengan kondisi faktual dan tidak memberatkan PTS.

“Selama ini hanya mengacu pada data-data di atas meja saja, padahal kondisi nyata tidak seperti itu.”

Sebelumnya diinformasikan, sejumlah Perguruan Tinggi Swasta (PTS) di Solo diduga memiliki dosen terindikasi guru. Hal itu berdasarkan temuan Direktorat Pendidik dan Tenaga Kependidikan (DPTK) Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti) saat validasi data dosen 2011.