Ketua RT/RW di Jakarta memprotes penggunaan aplikasi Qlue yang diwajibkan. Ahok menduga mereka kehilangan setoran PKL & parkir liar.
Solopos.com, JAKARTA — Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menduga bahwa kontroversi penggunaan aplikasi Qlue yang saat ini gencar diperbincangkan sebenarnya berawal dari oknum Ketua RT/RW untuk meluapkan kekesalannya terhadap dirinya.
Promosi Desa BRILiaN 2024 Resmi Diluncurkan, Yuk Cek Syarat dan Ketentuannya
Pasalnya, menurut Ahok mereka kesal karena pendapatan ketua RT/RW berkurang dari beberapa pelanggaran seperti parkir maupun pedagang kaki lima (PKL). Ahok menduga bahwa oknum tersebut selalu mendapat setoran dari kegiatan tersebut.
“Ini kan cuma nyari alasan gimana mau ribut sama saya. Kalau mau ribut sama saya, dia bilang ‘gue ribut sama Ahok, kenapa? Karena lapak saya diambil.’ Ya malu dong gue ribut sama Ahok karena parkir diambil sama UPT parkir,” kata Ahok di Balai Kota, Senin (30/5/2016).
Sebelumnya, sejumlah Ketua RT/RW mendatangi DPRD DKI Jakarta untuk melaporkan keluhan masyarakat via aplikasi pengaduan yang digunakan oleh Pemprov DKI, Qlue. Ahok memang mewajibkan Ketua RT/RW untuk menggunakan aplikasi Qlue untuk melaporkan kejadian di wilayah mereka.
Mereka mengaku keberatan untuk melaporkan melalui penggunaan Qlue, besaran uang operasional yang akan diberitakan sebesar Rp10.000 per laporan. Mereka menganggap besaran tersebut terlalu kecil.
“Sebenarnya tidak ada urusan dengan Qlue, urusannya adalah lapak-lapak kami bongkarin, karena mereka jual lapak bisa Rp1,5 juta sebulan dari PKL, parkir liar,” ujar Ahok.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
