APBN 2016 : Jokowi Minta Menteri-Menteri Mencontoh Susi Pudjiastuti

APBN 2016 yang banyak direvisi saat dibahas di DPR memaksa kementerian merevisi anggarannya. Dalam hal ini, Susi Pudjiastuti dipuji Presiden Jokowi.

Solopos.com, JAKARTA — Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta seluruh menterinya mengikuti pengelolaan anggaran yang dilakukan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti.

Promosi Cerita Penjual Ayam Kampung di Pati Terbantu Kredit Cepat dari Agen BRILink

Sekretaris Kabinet, Pramono Anung, mengatakan pola pengelolaan anggaran yang dilakukan Kementerian Kelautan dan Perikanan akan menjadi percontohan dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016. Pasalnya, Susi dapat menghemat anggatan hingga Rp1 triliun tanpa mengurangi program kerja prioritasnya.

“Presiden akan menggunakan apa yang dilakukan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan sebagai contoh, karena berhasil menghemat Rp1 triliun, dan itu dikembalikan ke negara,” katanya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (7/12/2015).

Pramono Anung menuturkan Menteri Susi Pudjiastuti akan diminta untuk memaparkan apa yang telah dilakukan selama ini dalam mengelola anggaran. Dengan begitu, seluruh menteri di Kabinet Kerja dapat mengadopsinya di kementerian yang dipimpinnya.

Seperti diektahui, DPR hanya mengabulkan Rp13,8 triliun dari Rp15,8 triliun anggaran yang diusulkan Kementerian Kelautan dan Perikanan pada 2016. Hal tersebut membuat kementerian yang dipimpin Susi harus merevisi rencana kerja anggaran kementerian/lembaga (RKA-K/L) yang telah dicanangkan sebelumnya.

Kementerian Kelautan dan Perikanan bahkan harus memotong sejumlah kegiatan,magar sesuai dengan pagu anggaran RKA-K/L 2016, seperti yang telah diarahkan oleh Kementerian Keuangan. Pemotongan anggaran dilakukan kepada sejumlah kegiatan yang bersifat pendukung, seperti seminar dan perjalanan dinas. Pemotongan anggaran itu dipastikan tidak akan mengganggu kegiatan yang terkait langsung dengen nelayan.

Susi sendiri memang meminta agar seluruh program, seperti pengadaan kapal, alat tangkap, dan keramba jaring apung, serta pendingin yang terkait dengan pemangku kepentingan terus dijaga.