APBN 2016 : Ini Penyebab Postur APBN 2016 Dirombak

APBN 2016 telah disahkan meski posturnya dirombak karena terjadi penurunan harga minyak dunia.

Solopos.com, JAKARTA — Anjloknya harga minyak dunia dan penurunan penerimaan cukai negara membuat penurunan penerimaan negara, dan membuat postur APBN 2016 berubah dari rencana awal.

Promosi Desa BRILiaN 2024 Resmi Diluncurkan, Yuk Cek Syarat dan Ketentuannya

Menteri Keuangan, Bambang Brodjonegoro, mengatakan pemerintah tetap menjaga defisit anggaran seperti yang direncanakan, meskipun telah terjadi perubahan postur anggaran akibat anjloknya harga minyak dunia dan penurunan penerimaan cukai.

“Penurunan harga minyak dan penerimaan cukai memang membuat perubahan postur, baik penerimaan maupun belanja. Yang paling penting, defisitnya tetap sama seperti yang disampaikan dalam nota keuangan,” katanya di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (2/11/2015).

Bambang menuturkan total pendapatan negara secara total dalam APBN 2016 menjadi Rp1.822,5 triliun, yang terdiri atas penerimaan perpajakan Rp1.546,7 triliun, dan penerimaan negara bukan pajak Rp273,8 triliun.

Sementara itu, total belanja negara dalam APBN 2016 menjadi Rp2.095,7 triliun, atau lebih rendah dibandingkan dengan nota keuangan.

Total belanja itu terdiri atas belanja kementerian dan lembaga Rp784,1 triliun, belanja nonkementerian dan lembaga Rp541,4 triliun, transfer daerah dan dana desa Rp770,2 triliun.

“Defisit anggaran dalam APBN 2016 menjadi Rp273,2 triliun, atau sekitar 2,15% dari produk domestik bruto,” ujar Menkeu.

Bambang juga mengatakan dalam APBN 2016 yang disepakati DPR juga menyebutkan dana transfer ke daerah yang sedikit lebih rendah dibandingkan dengan belanja kementerian dan lembaga.

Padahal dalam nota keuangan sebelumnya disebutkan dana transfer ke daerah akan lebih tinggi dibandingkan dengan belanja kementerian dan lembaga.

Hal itu disebabkan adanya penurunan penerimaan dan prioritas program pembangunan yang dilaksanakan kementerian/lembaga.

“APBN 2016 itu belanja kementerian dan kembaga lebih tinggi Rp14 triliun dari dana transfer daerah, sedangkan dalam APBNP 2015 itu belanja kementerian dan lembaga lebih tinggi Rp130 triliun dari dana transfer daerah,” ungkap dia.