Apa Motif Suap Indoguna Kepada Presiden PKS?

Penetapan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Luthfi Hasan Ishaaq sangat mengagetkan seluruh pihak. Karena, tidak tanggung-tanggung langsung ketua umum partai politik yang dijadikan tersangka. Selain itu, PKS selama ini sering mengklaim sebagai ‘partai bersih’ dan terus melawan korupsi.

Tepatnya pada Rabu (30/1/2013) malam KPK menetapkan LHI sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap impor daging sapi.

Promosi BRI Sukses Jual SBN SR020 hingga Tembus Rp1,5 Triliun

Hal itu dilakukan setelah Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan tangkap tangan terhadap Ahmad Fathana, orang yang dijadikan kurir untuk mengantarkan uang Rp1 miliar dari Juard Effendi dan Aria Abdi Effendi (Direktur PT Indoguna Utama).

Bagaimana kaitanya sampai terjadi suap kepada anggota DPR. Pemerintah menargetkan swasembada daging pada 2014, yaitu impor daging sapi maksimal hanya 10% dari total kebutuhan di dalam negeri.

Untuk mencapai target swasembada daging, maka pemerintah harus mengatur volume impor, yaitu dengan membuat sistem kuota. Hal itu dimaksudkan untuk mengontrol daging impor yang masuk ke dalam negeri, sehingga secara bertahap target swasembada dapat dicapai.

Selanjutnya, untuk mencapai target swasembada, pemerintah tentu harus menurunkan kuota impor setiap tahun. Tentu berdampak pada perusahaan importir daging, karena perolehan kuotanya setiap tahun dipastikan turun.

Misalnya saja, alokasi impor daging sapi pada tahun ini hanya 85.000 dengan perincian dalam bentuk daging sapi beku 32.000 ton dan sapi bakalan 263.000 ekor.

Adapun, kuota impor daging sapi pada 2012 mencapai 92.000 ton terdiri dari daging sapi beku 41.000 ton dan sapi bakalan 283.000 ekor.

Dengan turunnya volume impor dari sebuah perusahaan tentu akan menggangu cash flow perusahaan tersebut, keuntungan semakin tergerus, semakin turun setiap tahun.

Bahkan, kuota impor daging sapi pada tahun depan maksimal hanya 10% dari total kebutuhan di dalam negeri.

Tentunya setiap perusahaan menginginkan keuntungan tetap besar yaitu dengan kuota impor yang besar pula. Oleh karena itu, tidak sedikit importir yang mencoba melobi ke penyelenggara negara sebagai pembuat kebijakan dan keputusan.

Kebijakan impor daging ditangani oleh Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Kementerian Pertanian bertugas membuat rekomendasi kuota impor daging setiap tahunnya, kemudian setelah disetujui oleh Menko Perekonomia, Kementan membagikan kuota itu kepada seluruh importir.

Selanjutnya, Kementerian Perdagangan akan mengeluarkan izin impor bagi seluruh importir yang telah memperoleh alokasi impor.

Sistem kuota ini seringkali menimbulkan penyalahgunaan, kendati untuk mengatur barang yang masuk ke dalam negeri.

Pada 2012, Bea dan Cuka menangkap impor sapi bakalan sekitar 1.000 ekor dan daging sapi beku ilegal 118 kontainer yang masuk tanpa memiliki izin dari Kementerian Perdagangan. Kasus-kasus seperti itu kemungkinan importir memperoleh alokasi tambahan dari Kementan, tetapi tidak diberikan izin oleh Kemendag atau memang importir itu memaksa memasukkan daging secara ilegal.

Berbagai pengetatan dan pembatasan pemasukan daging impor itu telah membuat importir mencari jalan lain. Salah satu jalan yang ditempuh dengan mendekati pejabat dan politisi di Senayan.

Kenapa dugaan suap dari direksi PT Indoguna diperuntukkan bagi anggota DPR dari PKS, bukan dari partai lainnya.

Sejak 2004 sampai saat ini, Menteri Pertanian selalu ditempati kader PKS. Anton Apriyantono misalnya merupakan kader PKS yang menjadi Menteri Pertanian periode 2004-2009, kemudian dilanjutkan oleh kader PKS lainnya Suswono.

Pada September 2011, salah satu importir daging sapi PT Sumber Laut perkasa dan PT Impexindo Pratama mengeluh soal pembagian impor daging sapi yang dinilai tidak adil, karena kuota impor itu hanya diberikan untuk beberapa perusahaan saja.

Direktur Utama PT Sumber Laut perkasa dan PT Impexindo Pratama Basuki Hariman mengatakan perusahaanya tidak mendapatkan kuota impor daging tambahan.

Beberapa importir daging lainnya yaitu PT Impexindo, PT CV Surya Cemerlang Abadi, CV Cahaya Karya Indah, PT Berkat Mandiri Prima, CV Prima Jaya Mandiri dan lainnya.

Kenapa Indoguna hendak menyuap LHI Rp1 miliar? Bahkan, menurut sumber di KPK, uang Rp1 miliar sebagai uang muka, dan akan diberikan selanjutnya sampai Rp40 miliar. Apakah untuk mendapatkan tambahan impor daging. Padahal, alokasi 32.000 ton pada tahun ini sudah habis dibagikan ke seluruh importir.

Lalu, kenapa Indoguna hendak menyuap kepada presiden PKS, apakah agar memperoleh kemudahan dari Menteri Pertanian Suswono yang kebetulan juga sebagai kader PKS?

Tahun ini merupakan tahun politik yang menjadi persiapan semua parpol untuk menghadapi kompetisi pemilu pada 2014. Berbagai sumber yang dimiliki masing-masing parpol dikerahkan untuk memperoleh suara maksimal dalam pemilu mendatang.