Solo (Espos)--Anggaran pendidikan Indonesia tahun 2011 mencapai Rp 248 triliun. Pengalokasian dana tersebut saat ini masih dibahas oleh Dirjen Keuangan.
Kepala Pusat Informasi dan Humas Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas), Drs Muhammad Muhajir MA, mengungkapkan ada lima program prioritas pemerintah di tahun 2011 yang akan didanai dari anggaran pendidikan itu. Yaitu pendidikan anak usia dini (PAUD), penuntasan pendidikan dasar sembilan tahun, pendidikan vokasi dan teknik, peningkatan kualitas guru minimal berpendidikan S1 atau D4 dan peningkatan jumlah dosen yang berpendidikan minimal S3.
Promosi Simak! 5 Tips Cerdas Sambut Mudik dan Lebaran Tahun Ini
“Dari 270.000 dosen di Indonesia, 23.000 dosen sudah berpendidikan S3. Artinya masih banyak dosen yang belum sesuai standar yang diharapkan pemerintah,” jelasnya saat ditemui wartawan seusai acara launching kegiatan belajar mengajar (KBM) kelas II masuk pagi, hotspot area terbatas dan short message service (SMS) broadcasting di SD Muhammadiyah 2 Kauman Solo, Rabu (2/2).
Prioritas pemerintah tersebut, katanya, juga selaras dengan kebijakan Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas), M Nuh, saat ini. Yaitu ketersediaan sarana prasarana pendidikan, ketersediaaan keterjangkauan biaya, ketersediaan mutu dan relevansi, ketersediaan kesetaraan layanan pendidikan dan ketersediaan layanan jaminan kepastian pendidikan.
“Fokus program kerja saat ini adalah layanan. Nantinya di akhir 2011, akan diadakan evaluasi sejauhmana peningkatan layanan itu telah dilakukan,” katanya.
Ia juga menguraikan mulai tahun ini kelulusan SD menggunakan sisten Ujian Nasional (UN). SD diminta berorientasi pada apa yang telah dirancang oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP). Namun demikian ia menekankan bahwa pendidikan agama dan pembentukan karakter tidak boleh ditinggalkan. Terlebih di tengah situasi bangsa Indonedia saat ini ketika nilai-nilai kejujuran sangat mahal harganya.
“UN sata ini sudah mengakomodir berbagai masukan dari masyarakat,” ujarnya.
Demikian halnya soal Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang kini langsung ditransfer ke pemerintah daerah, terangnya, dilatarbelakangi oleh semangat untuk membangun budaya anti korupsi.
ewt
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
