Gerindra berkeras menolak APBN 2018 karena menganggap pemerintah gagal mencapai pertumbuhan ekonomi 7%.
Solopos.com, JAKARTA — Fraksi Partai Gerindra bersikeras menolak Undang-Undang APBN 2018. Pasalnya, partai pimpinan Prabowo Subianto itu menilai selama ini pemerintah gagal mengelola anggaran negara.
Promosi Waspada Penipuan Online, Simak Tips Aman Bertransaksi Perbankan saat Lebaran
Dalam pandangan fraksi yang dibacakan oleh Ketua Banggar DPR, Azis Syamsuddin, Gerindra menilai pemerintah gagal mencapai target pertumbuhan ekonomi dalam RPJMN 2015-2019 dengan rata-rata sebesar 7%.
Gerindra menganggap hal ini disebabkan lemahnya kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai Kepala Pemerintahan. Alasannya, realitas maksimal hanya akan mencapai 5,25%. Selain itu Pemerintah juga dianggap gagal mengurangi warga miskin dengan bukti penambahan warga miskin hampir 7.000 jiwa.
“Pemerintah melakukan pembiaran terhadap masuknya tenaga kerja asing dalam proyek infrastruktur dan investasi lainnya, khususnya investasi dari negara Tiongkok. Juga Pemerintah memaksa BUMN ikut serta dalam investasi proyek infrastruktur yang di luar kemampuan keuangan mereka, pada akhirnya akan mencelakakan BUMN itu sendiri.”
Gerindra juga menilai utang Pemerintah hingga akhir 2017 yang diproyeksikan senilai Rp4.000 triliun atau 29,4% dari PDB, dinilai sangat berbahaya.
“Jika APBN tergantung pada utang maka akan mengakibatkan Pemerintah harus membuat utang baru karena Pemerintah tidak mampu meningkatkan pendapatan negara.”
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
