Anas: Pemilukada gubernur masih pilihan terbaik

Jakarta–Meski ada kekurangan, pemilihan langsung gubernur oleh masyarakat tetap merupakan pilihan yang terbaik dan demokratis. Kekurangan bukan berarti kegagalan hingga gubernur mendatang cukup dipilih oleh DPRD Provinsi.

Demikian kata Ketum DPP Partai Demokrat (PD), Anas Urbaningrum, menanggapi wacana pemilihan Gubernur oleh DPRD. Pandangannya itu bertolak belakang dengan yang pemerintah sedang matangkan dalam draft revisi RUU Pemilukada.

Promosi Mudah dan Praktis, Nasabah Bisa Bayar Zakat dan Sedekah Lewat BRImo

“Pemilihan Gubernur secara langsung masih mekanisme terbaik,” tegas Anas di sela dalam peresmian Kantor Departemen Hukum dan Perundangan DPP PD di Jl Penjernihan, Pejompongan, Jakarta Pusat, Sabtu (11/12).

Mantan anggota KPU ini mengakui bahwa selama ini ada sejumlah kelemahan dalam penyelenggaraan pemilukada di sejumlah daerah. Tetapi tidak dapat digeneralisasi ke tingkat nasional dan masih terlalu dini untuk menyimpulkannya sebagai kegagalan.

Penyelenggaraan pemilukada Gubernur rata-rata masih berlangsung satu periode di sebangian besar propinsi. Sedangkan pemilihan Gubernur oleh DPRD sudah berkali-kali berlangsung di era Orde Baru dan mencatatkan berbagai masalah mendasar.

“Ada kekurangan dalam penyelenggaraan, maka lebih baik kita evaluasi penyelenggaraannya. Kalau dipilih DPRD itu sudah puluhan tahun berlangsung dan banyak kekurangannya. Maka kita koreksi dalam bentuk pemilihan langsung oleh rakyat,” papar Anas.

Anas menyatakan PD belum menetapkan sikap terhadap wacana tersebut. Sebab dari pihak pemerintah juga belum ada kabar mengenai putusan akhir apakah tetap dilakukan pemilukada Gubernur ataukah mengembalikannya menjadi pemilihan oleh DPRD.

Seperti diberitakan sebelumnya, Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Djohermansyah Djohan mengatakan, jajarannya menggodok draf RUU Pilkada. Untuk proses pemilihan gubernur, Kemendagri akan menawarkan pilihan tetap dipilih langsung oleh rakyat atau diwakilkan lewat DPRD Provinsi.

Wacana penyederhanaan penyelenggaraan pemilukada sudah muncul sejak tiga tahun silam. Tokoh yang pertama kali menyuarakannya adalah Hasyim Muzadi semasa masih menjabat Ketua Umum PBNU, dia merasa gusar melihat polarisasi warga NU oleh para kontestan pemilukada Gubernur Jawa Timur.

dtc/rif