Solopos.com, JAKARTA–Sekretaris Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) DKI Jakarta Andi Aditya menyebut isu gerakan yang disampaikan organisasi mahasiswa (ormawa) saat ini mayoritas terdorong dari sikap reaksioner saja.
Hal ini disampaikannya untuk merespons aksi Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) yang mengecam pengesahan Perpu Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU) dengan animasi Ketua DPR Puan Maharani bertubuh tikus.
Promosi Kuliner Legend Sate Klathak Pak Pong Yogyakarta Kian Moncer Berkat KUR BRI
“Isu gerakan yang terjadi saat ini sekedar reaksioner sementara bukan secara organik dan dalam gagasan dengan menggunakan bahasa visual. Ini memperlihatkan tingkat derajat dan martabat serta bobot pergeseran etika moral sebagai kaum intelektual,” tuturnya saat dihubungi, Sabtu (25/3/2023).
Andi menyarankan selanjutnya setiap BEM dan aktivis mahasiswa mengedepankan kerangka ilmiah dalam hal yang dirasa belum sesuai dengan persepsi.
“Bisa juga dengan menempuh jalur judicial review dalam menguji kembali UU Cipta Kerja yang baru saja disahkan. Apalagi jika mereka telah melakukan kajian yang terukur hal ini tentunya juga menjadi modal yang kuat,” imbuh Andi.
Sementara itu, Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) memastikan organisasinya siap membuktikan apabila diminta membuktikan kritik terkait Perppu Cipta Kerja merupakan murni mewakili suara mahasiswa.
Hal ini disampaikan Ketua BEM UI Melki Sedek Huang merespons pernyataan Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara Bidang Komunikasi dan Media Faldo Maldini atas tindakan BEM UI yang menyampaikan protes menggunakan animasi Puan berbadan tikus.
Faldo menyebut gerakan itu ada indikasi disetir kepentingan dan didanai lembaga swadaya (LSM) asing
“Jika dianggap disetir kepentingan, kami memang disetir kepentingan rakyat Indonesia yang selama ini kepentingan tersebut tak mampu diwakilkan oleh mereka yang duduk nyaman di Senayan,” katanya kepada Bisnis.com, Jumat (25/3/2023).
Menurutnya, organisasi mahasiswa dari kampus beralamater kuning tersebut mempersilakan Faldo Maldini membuktikan kecurigaannya soal kritik BEM UI.
Salah satunya menyebut didanai oleh lembaga swadaya masyarakat (LSM) asing.
“Jika dikatakan didanai asing dan disusupi kepentingan elite politik manapun jelas kami tegaskan tidak dan silakan dibuktikan karena kami juga siap membuktikan semu,” ulasnya.
Melki melanjutkan Faldo yang pernah menjadi Ketua BEM UI semestinya paham bagaimana upaya-upaya dari mahasiswa dalam menyampaikan aspirasi, kritik, dan saran membangun.
“Bang Faldo ini kan dulunya ketua BEM UI. Tentunya Bang Faldo paham tata cara yang baik dalam kita kemudian melakukan kritik. Bang Faldo juga pahamlah bahwa kritik itu memang harus untuk menyadarkan anggota DPR saat ini, bahwa mereka sedang tidak bekerja di jalan yang benar,” ujarnya.
Melki menekankan Perppu Cipta Kerja pada dasarnya hanyalah salinan dengan minimnya perubahan dari UU Cipta Kerja yang bermasalah, baik secara formil maupun materiil.
Sehingga, UU Cipta Kerja yang baru disahkan DPR otomatis akan mencabut UU No. 11/2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) yang telah dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Pputusan Mahkamah Konstitusi (PMK) No. 91/PUU-XVIII/2020.
“Kami pun tak menemukan sedikitpun bukti partisipatifnya Perppu Ciptaker. Perppu Ciptaker adalah produk hukum inkonstitusional bikinan Presiden sendiri yang nihil partisipasi masyarakat dalamnya dan menurut konstitusi, DPR hanya bisa menerima sepenuhnya atau menolak sepenuhnya sehingga tak mungkin ada pembahasan bermakna dalamnya,” ujar Melki.
Sebelumnya, Faldo Maldini, angkat bicara mengenai sikap BEM UI yang mengecam pengesahan UU Cipta Kerja. Dia menyayangkan aksi BEM UI, apalagi almamater organisasi yang pernah dipimpinnya tersebut, turut serta mengunggah meme bergambar Ketua DPR Puan Maharani dengan bertubuh tikus.
Faldo menilai aksi ormawa terkadang naif dan sekadar mengambil posisi berlawanan dengan pemerintah. Bahkan, dia menyebut narasi yang disuarakan BEM UI mirip dengan LSM.
“Mereka juga kadang naif, banyak kepentingan memanfaatkan ketulusan perjuangannya. Narasinya mirip kayak LSM yang didanai asing, juga kelompok antipemerintah yang dari awal asal bukan Jokowi, biar laku dagangannya di 2024 nanti,” kata Faldo kepada wartawan melalui pesan teks, Kamis (23/3/2023).
Meski demikian, Faldo mengaku tetap mempersilakan apabila BEM UI atau setiap ormawa perguruan tinggi jika memiliki sikap seperti itu, sebab dirinya meyakini bahwa anggota BEM merupakan mahasiswa dengan intelektualitas serta memiliki pola berpikir yang berbeda.
Namun, dia kembali mengingatkan proses pengesahan Perppu Cipta Kerja menjadi UU sudah diselenggarakan sesuai dengan prinsip dan prosedur.
Dia berharap BEM juga dapat melihat sisi tersebut. Faldo mengklaim pemerintah sudah melaksanakan partisipasi bermakna dalam penyusunan Perppu Cipta Kerja melalui Satuan Tugas Cipta Kerja.
“Kalau Anda yang tidak pernah ikut, maka partisipasinya jadi tidak bermakna? Kalau emang peduli, ya datang dari kemarin-kemarin. Namun, kalau cuma teriak begini, ya silakan saja,” tandas Faldo.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
