Agenda Presiden bertemu Bawaslu. Pada kesempatan itu Bawaslu minta kenaikan tunjangan.
Solopos.com, JAKARTA – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) memohon kepada Presiden Joko Widodo ada tambahan ruang kerja. Bawaslu mengincar gedung Diklat Perbendaharaan Kementerian Keuangan yang lokasinya bersebelahan.
Promosi UMKM Binaan BRI Ini Jadi Kuliner Rekomendasi bagi Pemudik di Pekalongan
Ketua Bawaslu Muhammad mengatakan selama ini berkantor di gedung milik Sekretariat Negara Jl. M.H. Thamrin No. 14 Jakarta Pusat eks gedung PBB. Aktivitas pengawasan pemilu serta untuk memfasilitasi dewan kehormatan penyelenggara pemilu kurang memadai.
“Di belakang terdapat gedung pemerintah Diklat Perbendaharaan Kementerian Keuangan. Sehari-hari penggunaannya tidak optimal. Mohon diizinkan kami gunakan, daripada nganggur, biar Bawaslu optimal melaksanakan pengawasan,” kata Muhammad kepada Presiden di Istana Negara, Selasa (24/2/2015).
Kemudian untuk gedung Bawaslu daerah, Muhammad sekaligus meminta kepada Presiden untuk memfasilitasi gedung Bawaslu setiap Provinsi karena selama ini tidak mempunyai gedung sendiri. Sementara Komisi Pemilihan Umum sudah punya.
“Bapak Presiden bisa menginstruksikan Gubernur menyediakan lahan untuk Bawaslu Provinsi,” kata dia.
Selain meminta gedung, pertemuan dengan Presiden dimanfaatkan untuk meminta kenaikan tunjangan kinerja yang akan ditindaklanjuti Kementerian PAN RB.
Sejalan dengan hal tersebut, Muhammad mengajukan uang kehormatan bagi komisioner Bawaslu.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
