Solopos.com, SOLO—-Sebagian calon peserta didik (CPD) yang terlempar karena ketatnya jalur zonasi tingkat SMA pada PPDB 2024 di Kota Solo diminta mendaftar ke sekolah swasta.
Masyarakat Peduli Pendidikan Surakarta (MPPS) menilai jika pemerintah tidak mampu menyediakan sekolah negeri, setidaknya perlu adanya subsidi untuk SMA swasta agar tidak membebani orang tua siswa.
Promosi Fokus Bisnis Berkelanjutan, BRI Masuk CNBC Indonesia Green Business Ratings
Pegiat MPPS, Pardoyo, mengatakan memang di lapangan terdapat persoalan yang belum juga selesai, yakni daya tampung sekolah negeri yang tidak sepadan dengan lulusan SMP setiap tahunnya.
“Antara lulusan sekolah dengan daya tampung sekolah di atasnya harusnya sinkron, sehingga tidak semakin banyak anak usia sekolah yang terpaksa tidak sekolah maupun harus kerja lebih dini,” kata dia ketika dihubungi Solopos.com, Senin (1/7/2024).
Merujuk data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jawa Tengah (Jateng), SMA/SMK di Jateng baru mampu menampung sebanyak ± 41,62% dari lulusan SMP/sederajat pada tahun ajaran 2023/2024.
“Kita sampai mengupayakan agar di Solo bisa ditambah SMA [negeri], dan alhamdulillah sudah ada SMAN 9 Solo [Pasar Kliwon]. Setidaknya itu salah satu solusi. Kalau masih kurang, ya bagaimanapun juga perlu pemerataan untuk sekolah swasta,” kata dia.
Namun, yang menjadi masalah adalah sejumlah sekolah swasta mematok biaya yang sangat tinggi. Sehingga orang tua harus rela merogoh kocek yang lebih dalam. Tentu ini lebih membebani keuangan keluarga dibandingkan dengan sekolah negeri yang gratis.
“Tentu sekolah negeri dipenuhi lebih dulu. Kalau sudah tidak mampu menampung mau tidak mau tentu ke swasta. Masalahnya, beban orang tua memang lebih berat menyekolahkan anak di SMA swasta. Solusinya, subsidi maupun berbagai bantuan untuk anak-anak yang sekolah di swasta harus terus dilakukan,” kata dia.
Selain itu, pemerintah juga diminta untuk membantu pembangunan gedung di sekolah-sekolah swasta. Sebab jika skema pembiayaan dibebankan kepada orang tua siswa, maka tentu akan semakin memberatkan.
“Harus ada pemerataan [pembangunan] ke sekolah swasta juga, sehingga sekolah swasta pun jangan bebankan pembangunan gedung dari iuran siswa. Masih banyak kiat untuk memberikan layanan terbaik buat siswa tanpa harus dibebankan terlalu berat pada para mereka,” kata dia.
Dirinya juga menekankan agar PPDB 2024 di Kota Solo dijalankan secara adil dan komprehensif. Tidak boleh ada kecurangan yang mengurangi hak anak untuk sekolah.
“Jangan sampai ada anak-anak yang lebih berhak atas sekolah yang ada di lingkungannya terampas oleh ulah orang tidak bertanggung jawab dengan menghalalkan cara yang tidak benar,” kata dia.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
