9 Arahan Presiden Biar APBN 2018 Tidak "Bocor"

Presiden Jokowi memberikan 9 arahan agar belanja negara dalam APBN 2018 tidak percuma.

Solopos.com, JAKARTA — Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan 9 arahan kepada jajaran Kabinet Kerja terkait belanja negara yang diestimasi mencapai Rp2.200 triliun dalam APBN 2018. Presiden ingin mencegah anggaran belanja itu terjebak dalam regularitas yang tidak berdampak signifikan bagi masyarakat.

Promosi Indeks Bisnis UMKM BRI: Ekspansi Bisnis UMKM Melambat tapi Prospektif

Dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Selasa (4/4/2017), Kepala Negara mengemukakan prioritas pertama adalah penuntasan program infrastruktur prioritas nasional. Dia menekankan seluruh program prioritas nasional yang telah dicanangkan dan sedang dikerjakan saat ini harus diselesaikan.

“Sekali lagi, seluruh program infrastruktur nasional harus dapat diselesaikan di 2018 sehingga kita memiliki fondasi yang kuat, bukan saja untuk meningkatkan daya saing, tapi juga bisa meningkatkan dan mempercepat pertumbuhan ekonomi,” ujar Presiden.

Kedua, alokasi anggaran untuk sektor pendidikan dan kesehatan. Presiden mengatakan Pemerintah akan membentuk Sovereign Wealth Fund (SWF) pendidikan untuk mengelola dana abadi pendidikan. Dana ini bertujuan untuk manajemen investasi pendidikan bagi generasi yang akan datang. Pemerintah memperkirakan pada 2030 Indonesia memiliki dana abadi pendidikan sekitar Rp400 triliun bila dimulai sekarang.

“Jangan semuanya dihabiskan tapi tidak tepat guna. Sudah, sekarang disisihkan sehingga kita akan memiliki dana pendidikan yang besar di situ. Ini investasi jangka panjang untuk anak cucu kita. Saya kira harus dimulai,” kata Jokowi.

Ketiga, penetapan nilai maksimal bagi belanja barang. Dia menuturkan realisasi belanja tahun anggaran 2016 sebagai nilai maksimum bagi pembelanjaan barang kementerian dan lembaga pada 2018. Dia menyampaikan, belanja non modal harus dikurangi karena tidak sesuai dengan prioritas.

Keempat, Presiden meminta jajarannya agar memastikan bahwa subsidi yang diberikan oleh pemerintah benar-benar tepat sasaran dan efisien. Dia menegaskan seluruh subsidi pemerintah hanya ditujukan untuk 40% lapisan masyarakat ekonomi terbawah.

“Jangan luput lagi entah yang namanya subsidi BBM, subsidi gas elpiji, subsidi pupuk, subsidi benih, dan yang lainnya. Jangan lari ke tempat-tempat yang lain apalagi justru dinikmati oleh lapisan yang menengah ke atas,” ujarnya Presiden.

Kelima, Presiden meminta Program Keluarga Harapan (PKH) yang harus terus dikawal. Program tersebut, ungkap mantan Gubernur DKI Jakarta ini, merupakan salah satu upaya pemerintah yang dianggap efektif dalam membantu keluarga prasejahtera.

“PKH ini merupakan salah satu program yang efektif mengurangi kemiskinan. Harus ada pendampingan, ada yang mengawal di situ. Saya minta juga agar ditingkatkan sasarannya dari 6 juta menjadi 10 juta keluarga. Artinya di sini akan ada tambahan anggaran,” tuturnya.

Keenam, Presiden menginstruksikan kepada Menteri Pertanian untuk mengarahkan belanja pertanian kepada pengembangan tanaman hortikultura dan pembangunan sarana irigasi. Dia juga meminta Menteri Pertanian untuk memastikan subsidi pupuk yang tepat sasaran.

Adapun, pembangunan infrastruktur irigasi tidak sesuai dengan pengadaan sawah. “Jadi jangan sampai irigasinya ada sawahnya tidak ada. Ini saya bicara seperti ini bukan tidak ada data, banyak seperti itu, irigasinya ada tapi sawahnya tidak ada. Bendungannya ada sudah bertahun-tahun tapi jaringan irigasi tidak ada, yang aneh-aneh seperti ini banyak di lapangan,” kata Jokowi.

Ketujuh, Presiden meminta pemerintah daerah untuk mengantisipasi perubahan Dana Alokasi Umum (DAU) yang diberikan. Dalam menentukan besaran DAU yang diberikan, Jokowi menuturkan Pemerintah akan memulai untuk menggunakan formula dinamis sesuai dengan jumlah pendapatan.

Dia mencontohkan, alokasi DAU yang semula berdasar pada pendapatan domestik neto (PDN) dalam dokumen APBN akan berubah menjadi berdasar pada realisasi. Sehingga, kucuran DAU dari pusat ke daerah akan bergantung pada kemampuan penerimaan.

“Jadi tidak bisa pemerintah daerah dapat misalnya Rp1.000 miliar kemudian dipastikan pasti Rp1.000 miliar lagi tahun ini, tidak. Kalau pendapatan kita turun, ya juga harus mengikuti itu. Terlalu enak sekali, kita pontang-panting mencari pendapatan dan sering tidak tercapai, kemudian DAU-nya di daerah tetap.”

Kedelapan, Presiden meminta Dana Alokasi Khusus (DAK) digunakan untuk mengatasi kesenjangan ketersediaan layanan publik di daerah. Hal tersebut dilakukan dengan cara sinkronisasi program antardaerah dan antarsumber pendanaan.

Terakhir, mantan Wali Kota Solo ini juga memastikan akan terus memantau pemanfaatan dana desa yang telah dikucurkan. Ia juga memastikan bahwa alokasi anggaran bagi dana desa akan meningkat.

“Yang kesembilan mengenai dana desa. Ini dana desa akan semakin besar. Pantau terus efektivitas pelaksanaannya, terutama prioritaskan untuk peningkatan produktivitas dalam rangka mengurangi kemiskinan, memperbaiki infrastruktur, dan penciptaan lapangan pekerjaan di desa,” kata Jokowi.