6 Perwira Polri pernah tempati wilayah 'basah'

Jakarta–Ada empat sektor yang bisa dimanfaatkan oknum Polri menggemukkan rekening bank mereka. Semua sektor itu rentan konflik sosial dan pengerusakan lingkungan yang penyelesaiannya di lapangan menjadi wewenang Polri.

Demikian hasil penelusuran Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) atas sumber aliran dana ke rekening gendut perwira polisi. Hal ini  diungkapkan oleh Ketua Divisi Penguatan Regional Walhi, Erwin Usman, di kantor Majalah TEMPO, Jl Proklamasi, Jakarta, Kamis (1/7/2010).

Promosi Video Uang Hilang Rp400 Juta, BRI: Uang Diambil Sendiri oleh Nasabah pada 2018

“Sumber daya mineral, terutama pertambangan. Bisnis kehutanan, yakni illegal logging. Perkebunan, biasanya sawit. Proyek infrastuktur, biasanya memanfaatkan konflik pembebasan lahan,” papar Erwin.

Empat sektor tersebut banyak terdapat di Sumatera Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan dan Riau. Kebetulan atau tidak, faktanya enam orang petinggi Polri yang dicurigai mempunyai rekening bank dalam nilai besar, semuanya pernah bertugas di lima daerah ‘basah’ itu sebelum ditarik ke Mabes Polri.

“Terkait tulisan di Tempo, seharusnya Polri menjadikannya sebagai dasar meneliti kebenaran rekening gendut. Bukan malah mempersoalkan gambar babi,” sambung Erwin.

Lebih lanjut dia mendesak Presiden SBY memanggil pimpinan KPK, PPATK, BKP dan Kompolnas agar bekerjasama menuntaskan kasus rekening gendut. Sebab sebenarnya pada 2005 lalu PPATK pernah mengungkap temuan 15 rekening mencurigakan milik petinggi Polri namun tidak ada tindak lanjutnya.

“Karena memang PPATK tidak punya wewenang besar. Jadi kasusnya ya menguap begitu saja,” ujar Erwin.

dtc/isw