50% Lahan Nonproduksi PT KAI Bermasalah

Deretan rumah penduduk yang berdiri di sekitar rel kereta api di kawasan Sangkrah, Pasar Kliwon. (JIBI/SOLOPOS/Agoes Rudianto)

Solopos.com, SURABAYA — Sekitar 50% dari 27.000 hektare (ha) lahan nonproduksi aset PT. Kereta Api Indonesia (KAI) bermasalah akibat dikuasai dan diusahakan pihak lain. Kenyataan memprihatinkan itu diungkapkan Direktur Pengelolaan Aset Nonproduksi PT. KAI Edi Sukmoro di Stasiun Gubeng, Surabaya, Sabtu (11/8/2013) malam.

Promosi Strategi Telkom Jaga Jaringan Demi Layanan Telekomunikasi Prima

Menurut Edi Sukmoro, jajarannya kini tengah menelusuri dasar status aset nonproduksi utamanya tanah dan bangunan hingga ke Belanda. Hal itu, sambungnya, sekaligus mencari bukti hukum status aset yang ada sekarang, termasuk aset yang sudah tertimbun atau telah digunakan sebagai lahan bangunan.

“Karena 50% dari 270 juta hektare tanah KAI diusahakan pihak ketiga tapi tidak berkontribusi terhadap perseroan,” jelasnya soal latar belakang penelusuran aset itu.

Eko mengklaim penelusuran aset itu penting dilakukan karena ada preseden PT KAI kalah atas gugatan kepemilikan lahan, seperti terjadi di kasus Gang Buntu, Medan. Dalam kasus itu pihak penggugat dinyatakan sah memiliki lahan seluas 7 ha yang diklaim milik KAI.

Sebanyak 3.700 m2 dari total 7 ha kawasan itu, sambungnya, akan dieksekusi Pengadilan Negeri Medan dan menempatkan KAI sebagai pihak yang kalah dalam sengketa. “Kami menelusuri aset, mendata, karena kasus Gang Buntu Medan jadi preseden buruk. Tapi kami akan mengajukan peninjauan kembali kasus ini,” jelasnya.

Aset bermasalah KAI juga terjadi di Jawa Timur, salah satunya di kawasan Kalimas. Sekitar 9.000 meter persegi lahan tak jauh dari Pelabuhan Perak itu digunakan warga sebagai kawasan hunian. “Itu bagian yang hendak kami tertibkan, termasuk jalur yang sudah tertimbun di kawasan Tanjung Perak,” tegasnya.