Solopos.com, SOLO—Sebanyak 35 siswa SMPN 9 Solo beserta orang tua mengikuti acara roadshow bincang interaktif tematik tentang perundungan di aula sekolah SMPN 9 Solo, Rabu (9/8/2023).
Pada akhir sesi para peserta mengisi surat komitmen untuk mencegah, melapor, dan tidak lanjut jika ada kasus perundungan di sekolah.
Promosi BRI Perkuat Kolaborasi Strategis dengan Microsoft Dorong Inklusi Keuangan
Kasi Manajemen Peningkatan Mutu SMP Disdik Solo, Ani Indriani, menjelaskan roadshow menyasar sekolah yang terdapat kasus perundungan. Dia tidak menampik kemungkinan hampir semua sekolah berpotensi terdapat kasus serupa.
“Cuma ada sekolah yang speak up, ada sekolah yang membiarkan itu ditutup, sehingga dianggap selesai,” kata dia saat ditemui Solopos.com di SMPN 9 Solo, Rabu.
Tidak terkecuali di SMPN 9 Solo, dia menyebut terdapat kasus perundungan, namun bisa terselesaikan dan dilaporkan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Solo.
“Kemudian kami tindak lanjuti dengan kegiatan ini,” lanjut dia.
Dia mengatakan perundungan tidak selalu dilakukan oleh siswa, namun juga orang tua dan guru. Maka dari itu pihaknya turut mengundang ketiganya sebagai peserta.
Dia mengatakan kegiatan tersebut bisa berkelanjutan. Dia tidak menutup kemungkinan untuk mengadakan acara serupa di sekolah lain sesuai dengan masalah yang dihadapi sekolah setempat.
“Mungkin nanti temanya bisa berganti misal intoleransi jika memang ada kasus di sekolah tertentu. Bisa jadi satu sekolah ada tiga kasus secara bersamaan intoleransi, kekerasan, dan perundungan,” kata dia.
Ani berharap output dari kegiatan tersebut muncul agen dari unsur siswa dan guru untuk menolak perundungan. Termasuk ketika melihat kasus perundungan mau melapor, melakukan tindakan lanjut, dan pencegahan.
“Kemudian dari unsur orang tau muncul agen untuk memberitahukan ke orang tua lain agar jangan melakukan perundungan ke anak sendiri,” kata dia.
Kepala SMPN 9 Solo, Diah Pitaloka Handriani, mengatakan pelaku perundungan di sekolahnya biasa merupakan anak dari latar belakang keluarga kurang mampu. Dia menyebut hal itu mengindikasikan bahwa pelaku perundungan juga perlu dirangkul.
“Karena indikasinya tidak hanya fisik, terkait mengancam sampai meminta uang, walaupun seribu atau dua ribu [rupiah] tapi kita tidak ada ketidaknyamanan di sekolah kami,” kata dia.
Dia mengatakan penanganan perundungan di sekolahnya sudah melibatkan lintas dinas termasuk Disdik dan DP3AKB. Selain itu pada kasus tertentu melibatkan kelurahan setempat untuk membantu melakukan pendampingan.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
