YANGON– Pemimpin prodemokrasi Aung San Suu Kyi, membuat sejarah dalam pemilu Myanmar, Minggu (1/4/2012), dengan memastikan kursi di parlemen rendah. Sementara sejumlah keluhan kecurangan muncul di tengah upaya pemerintah meyakinkan Barat untuk mencabut sejumlah sanksi.
Amerika Serikat (AS) dan Eropa telah mengisyaratkan kemungkinan pencabutan beberapa sanksi, yang telah diberlakukan lebih dari dua dekade terakhir, jika pemilu terbukti berlangsung bebas dan adil. Meskipun akhir pekan kemarin Suu Kyi sempat memprotes adanya “penyimpangan-penyimpangan”, Suu Kyi dan partainya, Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) diyakini menyapu bersih perolehan suara, setidaknya 44 dari 45 kursi parlemen yang diperebutkan.
Menurut seorang petinggi NLD, Suu Kyi berhasil mengalahkan dua kandidat yang bersaing dengannya di daerah pemilihan Kawhmu, Myanmar selatan. “Daw Aung San Suu Kyi menang. Kandidat NLD telah memenangkan konstituen Kawhmu,” ujar pejabat tersebut di kantor pusat NLD, disambut sorak sorai pendukungnya.
Suu Kyi, seorang peraih Nobel Perdamaian yang telah menghabiskan total 15 tahun sejak 1989, untuk kali pertama mengikuti keputusan partainya untuk mengakhiri boikot terhadap sistem politik Myanmar yang didominasi militer. Namun Komisi Pemilihan Myanmar hingga berita ini diturunkan belum memverifikasi hasil penghitungan suara secara resmi.
Sebelumnya, pihak NLD telah yakin atas kemenangan Suu KYi, saat penghitungan suara di 82 dari 129 TPS di Kawhmu dihitung, dengan mengklaim telah mengantongi 65 persen suara. Suu Kyi sangat populer di daerah pemilihannya, terlihat dari tingginya antusiasme masyarakat setempat untuk memberikan suara mereka untuknya dan rela antre sejak fajar di TPS-TPS.
Terpisah, saat TPS-TPS mulai dibuka pada pukul 0.6.00 pagi waktu setempat, sejumlah kecil pengamat asing tampak berada di beberapa TPS. Para pengawas dari Uni Eropa (UE) dan ASEAN tersebut mengeluh karena hanya diberi waktu hanya beberapa hari untuk mempersiapkan diri di Myanmar.
Beberapa dari mereka bahkan menganggap diri mereka sebagai “penonton pemilu” dan bukannya “pengamat pemilu”. Sebelumnya, pemilu November 2010 yang diboikot NLD secara luas dipandang penuh kecurangan setelah partai dukungan militer, Uni Solidaritas dan Pembangunan (USDP) meraih suara mayoritas parlemen.
Seandainya partai Suu Kyi berhasil memenangkan 45 kursi parlemen, posisi mereka masih kalah di parlemen dengan 664 kursi dikuasai militer dan partai berkuasa dukungan militer. Namun jika Suu Kyi, 66, duduk di parlemen, langkah ini melambangkan lompatan raksasa menuju rekonsiliasi nasional.
Niken Ari Purwanti/JIBI/SOLOPOS/Reuters
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
