Buntut OTT, Ruang Kerja Eni Maulani Saragih Disegel KPK

Anggota DPR Komisi VII Eni Maulani Saragih dengan rompi tahanan menuju mobil tahanan seusai diperiksa di Gedung KPK, Jakarta, Sabtu (14/7 - 2018). (Antara / Sigid Kurniawan)
16 Juli 2018 19:08 WIB John Andhi Oktaveri Nasional Share :

Solopos.com, JAKARTA -- Setelah Eni Maulani Saragih ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus dugaan korupsi dana PLTU Riau I, ruangan kerjanya sebagai Wakil Ketua Komisi VII DPR dari Fraksi Golkar akhirnya disegel KPK untuk kepentingan penyidikan.

Ruang kerja Eni berada di lantai 11 Gedung Nusantara 1 di Kompleks Parlemen baru disegel hari ini karena Sabtu (14/7/2018) dan Minggu (15/7/2018) merupakan hari libur. “MKD DPR telah menerima pemberitahuan sebelum penyegelan dilakukan pada dua hari lalu dari pihak KPK," ujar Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) Sufmi Dasco Ahmad, Senin (16/7/2018).

Tokopedia

Wakil Ketua Umum Gerindra itu menyebutkan bahwa penyegelan dan penggeledahan atas anggota DPR daerah pemilihan Jawa Timur itu sudah sesuai UU dan prosedur KPK. Dengan demikian pihak DPR tidak bisa mencegah apalagi mempersulit. “Penggeledahan mungkin tahap berikutnya,” ujar anggota Komisi III DPR itu.

Celakanya, suami Eni, Muhammad Al Khadziq sebagai bupati terpilih Kabupaten Temanggung pada pilkada serentak 27 Juni 2018 lalu, juga ikut dibawa KPK. Namun Al Khadziq dilepas KPK Sabtu (14/7/2018) malam.

Eni Maulani Saragih ditangkap KPK di kediaman Menteri Sosial Idrus Marham pada Jumat (13/7/2018) malam. KPK menyebut Eni telah melakukan transaksi suap sebelum berada di rumah Mensos tersebut. Eni diduga menerima suap dari pihak swasta senilai Rp 4,5 miliar, yang dilakukan tiga tahap sejak Desember 2017 lalu.

Eni disebut menerima suap dari pengusaha atas nama Johannes Budisutrisno Kotjo. Johannes merupakan pemegang saham Blackgold Natural Resources Limited. Dalam OTT tersebut, KPK mengamankan Rp 500 juta yang diduga merupakan pemberian keempat. Pemberian pertama Eni diduga pada Desember 2017 sebesar Rp2 miliar.

Sedangkan pemberian kedua pada Maret 2018 sebesar Rp2 miliar, dan pemberian ketiga 8 Juni 2018 sebesar Rp 500 juta.