Redaksi Solopos.com / R. Bambang Aris Sasangka | SOLOPOS.com
SOLOPOS.COM - John M Manoppo (Espos/dok)
Salatiga (Solopos.com) – Selama lima tahun menjabat, Walikota Salatiga, John Manuel Manoppo, dinilai DPRD setempat gagal melaksanakan program pengentasan kemiskinan sesuai target. Di awal pemerintahannya, Walikota menargetkan akan menurunkan angka kemiskinan sebesar 2%. Namun menjelang masa pemerintahannya berakhir, yakni pada 11 Juli 2011, Walikota hanya mampu menurunkan angka kemiskinan 1,02%.
Anggota Komisi I DPRD Salatiga yang juga Sekretaris Panitia Khusus Laporan Keterangan Pertanggungjawaban-Akhir Masa Jabatan Walikota, Elisabeth Dwi Kurniasih, mengungkapkan kegagalan tersebut disebabkan beberapa faktor.Mengutip rekomendasi DPRD terhadap LKPj-AMJ Walikota, faktor utamanya yakni belum adanya koordinasi yang baik antardinas dan instansi terkait. Masing-masing satuan kerja selama ini berjalan dan bekerja sendiri-sendiri, menyebabkan program pengentasan kemiskinan tidak berkesinambungan dan tidak berjalan maksimal.
“Padahal, masing-masing instansi memiliki program pengentasan kemiskinan itu, hanya saja masih parsial,” papar politisi dari PKPI itu saat ditemui Espos di Gedung DPRD Salatiga, Selasa (10/5).
Mengacu jumlah penerima Raskin, jumlah rumah tangga miskin di Salatiga saat ini tercatat 7.653 keluarga. Sedangkan jumlah penduduk Salatiga, mengacu hasil pendataan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 2010, tercatat 172.484 jiwa, di mana 85.043 jiwa di antaranya laki-laki dan 87.441 perempuan.
Ditambahkan selain belum ada koordinasi yang baik antarinstansi, faktor lainnya program pengentasan kemiskinan kerap tak tepat sasaran. Seperti ketidaktepatan sasaran dalam pemberian bantuan modal dan pelatihan. Ditambah lagi belum ada sumber data yang sama tentang angka kemiskinan antarinstansi pemerintah.
DPRD saat ini tengah menggodok rancangan peraturan daerah (Perda) tentang penanggulangan kemiskinan. Tujuannya, jelas Elisabeth, agar program pengentasan kemiskinan lebih terarah dan terukur.
Kabag Humas Setda Salatiga, Prasetyo Ichtiyarto, kurang sependapat dengan tudingan DPRD, karena indikator yang dipakai untuk menentukan angka kemiskinan berbeda. Versi Bappeda, Pemkot berhasil mengentaskan angka kemiskinan yang mencapai 4%. Indikator keberhasilan itu antara lain meningkatnya produk domestik regional bruto (PDRB) dan kenaikan pendapatan inflasi.
kha