Redaksi Solopos.com / R. Bambang Aris Sasangka | SOLOPOS.com
SOLOPOS.COM - Para pembicara memberikan pandangan mengenai metode evaluasi kinerja lembaga negara dalam Lokakarya Penyelenggaraan Sidang Tahunan MPR, di The Sunan Hotel Solo, Senin (24/9/2012). (JIBI/SOLOPOS/Nenden Sekar Arum N)
Para pembicara memberikan pandangan mengenai metode evaluasi kinerja lembaga negara dalam Lokakarya Penyelenggaraan Sidang Tahunan MPR, di The Sunan Hotel Solo, Senin (24/9/2012). (JIBI/SOLOPOS/Nenden Sekar Arum N)
Sekretaris Jenderal MPR RI, Eddie Siregar, menjelaskan pembahasan undang-undang yang dilakukan MPR selalu didasarkan pada kajian akademik dan ilmiah. Kajian-kajian itu dilakukan MPR dengan menggandeng akademisi dari perguruan-perguruan tinggi se-Indonesia. “Kajian yang dilakukan oleh akademisi itu lebih objektif,” jelasnya kepada wartawan di sela-sela kegiatan Lokakarya Penyelenggaraan Sidang Tahunan MPR, di The Sunan Hotel Solo, Senin (24/9/2012).
Eddie menambahkan kajian itu dilakukan salah satunya dengan melakukan loka karya yang kali itu bekerja sama dengan UNS. Sebelumnya kajian serupa telah dilakukan di Universitas Sumatera Utara dan Universitas Andalas. “Kami berharap hasil dari loka karya ini bisa menjadi masukan bagi MPR,” paparnya.
Mengenai tema loka karya, lebih lanjut Eddie menjelaskan Pascaamandemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 pada 2004, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI tidak lagi memiliki wewenang menetapkan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN). Akibatnya tidak ada laporan pertanggungjawaban yang jelas terhadap terhadap masyarakat. Hal itu dapat menyebabkan rakyat menjadi bingung, tidak tahu dan terjadi ketidakpuasan. “Makanya perlu ada kajian lebih lanjut mengenai metode evaluasi kinerja lembaga Negara,” jelasnya.
Sementara itu, ketua panitia, Muhammad Hendri Nuryadi menilai perguruan tinggi (PT) memiliki peran penting dalam pengkajian masalah seperti itu. Loka karya itu pun dilaksanakan karena pentingnya sosialisasi empat pilar kebangsaan yaitu Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Selain loka karya dan kajian akademik yang diikuti sekitar 75 peserta dari berbagai elemen masyarakat itu, Hendri, menambahkan Pusdem Tanas LPPM UNS telah menjalin kerja sama dalam bidang lain dengan MPR RI yang akan ditindaklanjuti pada 2013. “Kami sudah diminta untuk mengajukan proposal penelitian ke MPR,” paparnya.
