SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
YOGYAKARTA — Pelaksanaan Ujian Nasional (UN) tahun ini mengalami banyak masalah. Kondisi ini membuat banyak pihak meminta agar pelaksanaan UN dievaluasi kembali. Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono termasuk yang menyetujuinya.
“Kalau itu kurang membawa manfaat, saya setuju dihapus saja. Tetapi itu kan kembali kepada keputusan pemerintah pusat,” kata Sultan di acara Milad ke 32 Universitas Muhammadiyah Yogyakarta(UMY), di Kampus Terpadu UMY, Sabtu (20/4/2013).
Kebijakan UN, menurut Sultan, selama ini juga menunjukkan bahwa sistem pendidikan di Indonesia tidak menunjukkan keberpihakan kepada guru. UN cenderung meninggalkan guru, padahal guru merupakan ujung tombak yang tahu dengan benar dan tepat situasi dan kondisi murid.
“Pendidikan kita terus dicecari oleh rezim UN yang menjauhkan kita dari watak jujur dan cerdas, selain relevansinya diragukan dalam meningkatkan mutu pendidikan,” katanya.
Sultan menambahkan, Mahkamah Agung (MA) sebenarnya telah memutuskan bahwa UN baru bisa dilaksanakan setelah kualitas prasarana dan sarana pendukung pendidikan telah dipenuhi secara merata di seluruh Indonesia. Keputusan ini seolah tidak diindahkan oleh pemerintah sendiri. Sikap ini tentu menjadi preseden buruk pada sikap apatis dan tidak percaya pada hukum.
Terkait desakan agar Mendikbud M Nuh Mundur, Sultan juga setuju.
“Dengan peristiwa ini, merasa gak terjadi delegitimasi terhadap dirinya dan institusinya. Kalau terjadi delegitimasi ya lebih baik mundur,” ucapnya.
Tahun ini, pelaksanaan UN di 11 Provinsi di Indonesia harus ditunda dari jadwal semula karena alasan teknis percetakan yang belum selesai. 11 Provinsi yang tidak dapat melaksanakan UN sesuai jadwal diantaranya, Nusa Tenggara Barat (NTB), Nusa Tenggara Timur (NTT), Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, dan Gorontalo.