SOLOPOS.COM - Ratusan pegawai kontrak PT PLN Cabang Banten berunjuk rasa dan melakukan aksi mogok kerja di depan Kantor PLN Banten, Serang, Jumat (1/11/2013). Mereka menuntut penghapusan sistem kerja kontrak (outsourcing) dan mengangkat menjadi pegawai tetap. (JIBI/Solopos/Antara/Asep Fathulrahman)
Solopos.com, JAKARTA — Pemerintah pimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyayangkan sikap para buruh yang menolak ikut forum Dewan Pengupahan DKI Jakarta. Melalui Menteri Perindustrian M. S. Hidayat bahkan menuding demonstrasi yang dilaksanakan buruh tidak efektif dalam diskusi penetapan upah minimum.
Perwakilan buruh, lanjutnya, seharusnya mengutamakan dialog tripartit dengan pemerintah dan pengusaha melalui forum Dewan Pengupahan. “Sebagian dari federasi itu sekarang tidak mau ikut, lebih dari separuh tidak ikut. Saya kira sekarang UMP [DKI Jakarta] realistis,” kata Menperin, Jumat (1/11/2013).
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, Jumat pagi, memutuskan menaikkan upah minimum provinsi sebesar 6% dari Rp2,21 juta menjadi Rp2,44 juta. Hidayat mengatakan besar penaikan UMP tersebut sudah sesuai upaya pemerintah mencegah arus pemutusan hubungan kerja dalam situasi ekonomi yang melambat. ”Yang saya jaga, bila industri tidak sepakat dengan kenaikan UMP, dia melakukan PHK. Itu yang saya jaga,” kata Menperin.