SOLOPOS.COM - Ilustrasi orang bercadar. (Independent.co.uk)
Solopos.com, BANDA ACEH -- Ulama Aceh menegaskan pemakaian cadar dan celana cingkrang atau di atas mata kaki tidak ada hubungannya dengan radikalisme. Namun pemerintah dipersilakan melarang aparatur sipil negara (ASN) mengenakannya jika memang punya alasan.
"Radikalisme itu ideologi, pemahaman seseorang. Bukan dilihat dari cara berpakaian seseorang," kata Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh Tgk H Faisal Ali di Banda Aceh, Jumat (1/11/2019).
Pernyataan tersebut disampaikan Faisal Ali menanggapi wacana larangan pemakaian cadar dan celana cingkrang yang dikemukakan Menteri Agama Fachrul Razi. Tgk H Faisal Ali atau yang akrab disapa Lem Faisal itu mengatakan pemakaian cadar dan celana cingkrang merupakan hak privasi masing-masing individu masyarakat.
Kebijakan melarang pemakaian cadar dan celana cingkrang di pemerintahan, tidak ada substansinya dengan tugas dan pelayan pemerintah sebagai penyelenggara negara.
Gaduh Soal Cadar dan Celana Cingkrang, Ini Kata Jokowi
Meski begitu, kata Tgk H Faisal Ali, jika pemerintah ingin menerapkan larangan cadar dan celana cingkrang kepada aparatur sipil negara (ASN), silakan saja.
"Terserah kepada pemerintah. Tapi, penerapan larangan itu harus dimusyawarahkan, dibuat peraturan dengan sebaiknya. Sosialisasikan apa tujuan sebenarnya larangan cadar dan celana cingkrang tersebut," kata Lem Faisal.
Tapi yang harus diingat, kata Tgk H Faisal Ali, pemakaian cadar dan celana cingkrang tidak ada substansinya dengan pemerintahan. Alangkah baiknya, pemerintah mengurus persoalan bangsa lainnya.
Meme Al-Aibon: 82.8, Akun Ade Armando Diserbu Netizen
"Banyak persoalan lainnya yang perlu dipikirkan dan diselesaikan pemerintah demi mewujudkan masyarakat yang aman tenteram, dan damai. Radikalisme itu tidak ada identik dengan cadar dan celana cingkrang," kata Tgk H Faisal Ali.