Redaksi Solopos.com / R. Bambang Aris Sasangka | SOLOPOS.com
SOLOPOS.COM - Ilustrasi (JIBI/SOLOPOS/Agoes Rudianto)
Menurut Nuh, bentuk pengaduan dalam pelaksanaan Ujian Nasional (UN) terdiri dari masalah kecurangan, peredaran kunci jawaban, dan soal ujian yang rusak. Namun demikian Nuh menyatakan tingginya laporan pengaduan tidak bisa dijadikan ukuran satu-satunya atas keberhasilan pelaksanaan UN.
Menurutnya, kecurangan dalam ujian tidak akan pernah bisa hilang sampai 100%, namun pemerintah terus berusaha untuk memperbaiki sistem maupun pelaksanaan ujian. Hal terpenting, ujarnya, adalah substansinya, yakni penyelenggaraan UN tahun ini lebih siap, matang, dan lebih baik dalam hal kualitas.
“Memang kita juga dengar pengaduan dalam pelaksanaan UN itu, baik pengaduan soal kebocoran soal, kunci jawaban, soal-soal ujian dalam pendistribusiannya, hingga dugaan kecurangan dalam pelaksanaan UN itu. Namun dapat saya pastikan hal itu memang tidak bisa hilang 100%,” ujar Nuh hari ini.
Nuh juga memastikan pihaknya akan melimpahkan kasus-kasus penyimpangan dalam UN ini ke kepolisian jika memang pelakunya terbukti melanggar ketentuan UU. Dia menyontohkan kasus yang dilaporkan berupa praktik penipuan, perjokian atau hal lain yang melanggar hukum. Sementara terkait hasil UN itu sendiri, lebih jauh Nuh belum bisa mengetahui seberapa tingkat keberhasilan siswa-siswi yang mengikutinya. Akan tetapi dia berharap hasil UN akan lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya.
Pada bagian lain dalam rapat kerja dengan Komisi X DPR, Nuh mengakui pada tahun 2013 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akan meluncurkan program pendidikan menengah universal berupa program belajar 12 tahun. Untuk itu dia menyebutkan tengah menyiapkan anggaran sebesar Rp2,8 triliun. “Anggaran tersebut akan digunakan untuk membangun sarana dan prasarana, rehabilitasi dan membangun unit baru. Jadi ketika tahun 2013 diluncurkan, sudah siap,” ujar Nuh.
