Feni Freycinetia Fitriani / Bisnis / Adib M Asfar | SOLOPOS.com
SOLOPOS.COM - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan seusai menjenguk Presiden ketiga RI BJ Habibie di RSPAD, Jakarta, Selasa (10/9/2019). (Antara - Galih Pradipta)
Solopos.com, JAKARTA -- Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyesalkan Gubernur DKI Anies Baswedan yang mengalihkan isu dan menyalahkan anak buahnya soal anggaran pengadaan lem Aibon senilai Rp82,8 miliar dalam usulan APBD 2020.
Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI Willliam Aditya Sarana meminta Anies untuk memenuhi tuntutan PSI. Mereka menuntut Anies segera membuka detail komponen APBD DKI 2020 ke situs yang bisa diakses publik.
“Gubernur Anies harus buka komponen APBD DKI. Ini uang rakyat. Seluruh anggota DPRD saat ini sedang menjalankan tugas konstitusional mengawasi anggaran. Tidak ada urusan dengan cari panggung,” katanya dalam siaran pers, Jumat (1/10/2019).
Anggota termuda DPRD DKI Jakarta itu menilai masyarakat butuh transparansi informasi agar mereka bisa melihat postur anggaran belanja dan pendapatan yang dikelola oleh Pemprov DKI.
Anggota termuda DPRD DKI Jakarta itu menilai masyarakat butuh transparansi informasi agar mereka bisa melihat postur anggaran belanja dan pendapatan yang dikelola oleh Pemprov DKI.
Menurutnya, dia dan anggota dewan lain sudah disumpah jabatan untuk menjalankan tugas, yaitu mengawasi jalannya pemerintahan dan uang pajak yang disetor masyarakat kepada pemerintah.
Dia juga menyayangkan ucapan Anies yang mengkambinghitamkan sistem E-Budgeting untuk mengelola APBD DKI Jakarta warisan era Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) ketimbang mencari PNS yang nakal.
“Jawaban Gubernur Anies yang menuding bahwa sistem digital tidak smart juga justru membuktikan ada masalah serius dalam kepemimpinannya,” kata William.
William menyatakan dengan dua tahun menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, Anies sudah mempunyai banyak kesempatan untuk memperbaiki hal-hal yang belum ideal. Namun, Anies seakan-akan baru membuka kesalahan sistem saat pembahasan KUA-PPAS 2020.
"Kalau beliau baru jadi gubernur selama dua pekan, mungkin bisa diterima. Pertanyaaannya, selama dua tahun ini, kenapa belum juga dikerjakan?” lanjut William.
Anggaran lem Aibon ini pertama kali diungkap PSI DKI pada Selasa malam (28/20/2019). Melalui akun Twitter @willsarana, Wiliam mengunggah screen capture apbd.jakarta.go.id.
Djarot: Lem Aibon Rp82 Miliar Bukan Salah Anies, Tapi Pasti Disengaja
Di dalam file komponen tersebut, tertera Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 Jakarta Barat menganggarkan lem Aibon untuk kegiatan Biaya Operasional Pendidikan Sekolah Dasar Negeri dengan total anggaran Rp82,8 miliar. Pada laman apbd.jakarta. go.id, anggaran itu masih bisa diakses tetapi hanya mencantumkan APBD sejak 2016-2019. Bappeda DKI hingga saat ini juga belum mengunggah komponen APBD DKI 2020.