SOLOPOS.COM - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko. (Antara Foto/Akbar Nugroho Gumay/pras)
Solopos.com, JAKARTA — Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko memberi peringatan keras kepada DPP Partai Demokrat untuk tidak melayangkan fitnah kepada dirinya ihwal rencana pengambilalihan tampuk pimpinan partai dari Agus Harimurti Yudhoyono. Peringatan keras Moeldoko itu karena menganggap Partai Demokrat itu memfitnah pula kepada koleganya di pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Fitnah yang ditudingkan Moeldoko itu terkait dengan klaim adanya sejumlah menteri bahkan Jokowi sendiri memberi restu atas rencana kudeta terhadap Agus Harimurti Yudhoyono yang digerakkan oleh Moeldoko. Klaim itu didengar para pengurus daerah Partai Demokrat yang dibujuk dan dirayu oleh gerombolan yang berkeinginan mengudeta AHY dari kepemimpinan Partai Demokrat.
Baca Juga: Gempa Sulawesi Barat Dinilai Tak Lazim, Mengapa?
“Jangan lagi nembak kanan-kiri main pukul, orang ditembak, ya Pak Yasonna Laoly kena lah, siapa lagi tuh? PKB ditembaklah. NasDem ditembak, katanya biar, wong apa urusannya? Itu ketawa semua itu,” kata Moeldoko kepada awak media di kediamannya, Rabu (3/2/2021).
Menurut Moeldoko, tudingan yang dibuat DPP Partai Demokrat tidak berdasar. Dia menegaskan, dirinya tidak memiliki kepentingan politik untuk mengambilalih pucuk pimpinan Partai Demokrat dari AHY. Apalagi turut menyeret Jokowi di dalam tudingan tersebut.
“Apa ya urusannya? Tapi juga marah, jadi saya ingatkan hati-hati jangan memfitnah orang. Hati-hati! Saya sudah ingatkan,” tegasnya.
Sebelumnya, politikus Partai Demokrat Rachland Nashidik meminta pemerintah memberi klarifikasi terkait dugaan rencana pengambilalihan pucuk pimpinan partainya. “KSP Moeldoko menyatakan aksi memalukan ini tanggungjawabnya sendiri. Tapi dia menyebut Kepala BIN, Kapolri, Menhukham dan Menko Polhukam @mohmahfudmd, bahkan "Pak Lurah" merestui,” cuit Rachland melalui akun twitter pribadinya pada Senin (1/2/2021).
Baca Juga: Kristen Gray Dideportasi Via Bandara Soekarno-Hatta
Menurut dia, sejumlah pejabat yang disebutkan Moeldoko itu perlu memberi klarifikasi atas rencana pengambilalihan pucuk pimpinan Partai Demokrat yang diduga diinisiasi lingkar satu Istana tersebut.
“Para pejabat negara itu perlu juga angkat bicara. Apa iya ini semua tanpa restu "Pak Lurah?” kata Rachland.
KLIK dan LIKE untuk lebih banyak berita Solopos