SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
Jakarta (Solopos.com)--Wakil Ketua Komisi I DPR RI (bidang Luar Negeri, Pertahanan, Intelijen, Komunikasi, Informasi), Tubagus Hasanuddin (Fraksi PDI Perjuangan) mengatakan, komisinya terbuka untuk dikritik, sepanjang berkenaan dengan Tupoksi mereka, termasuk agenda Kunker ke LN.
“Tentang kritikan, kami terbuka untuk dikritik dan tentu mengucapkan terimakasih atas masukannya. Tapi kami perlu sampaikan, bahwa tugas konstitusi di Komisi I antara lain fungsi pengawasan terhadap para mitra,” jelas Tubagus melalui telepon, Selasa (19/4/2011).
Para mitra dimaksud, menurut jenderal purnawirawan yang banting stir jadi politisi ini, ialah, termasuk di dalamnya semua Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) dan Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) serta jajaran Kementerian Luar Negeri (Kemenlu).
Karenanya, lanjutnya, dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) tersebut, mau tidak mau harus memiliki informasi langsung di lapangan, termasuk melakukan investigasi maupun berbagai kerjasama yang terpaksa mesti dilakukan di Luar Negeri (LN).
Karenanya, lanjutnya, dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) tersebut, mau tidak mau harus memiliki informasi langsung di lapangan, termasuk melakukan investigasi maupun berbagai kerjasama yang terpaksa mesti dilakukan di Luar Negeri (LN).
“Kunker (Kunjungan Kerja) ke LN ini pun tak dilakukan setiap saat, diusahakan memilih waktu tertentu yang tak mengganggu agenda sidang, seperti pada awal masa reses sekarang,” katanya.
Tubagus mengemukakan itu melalui hubungan komunikasi internasional, di sela-sela memimpin Tim Kunker ke Perancis dan Italia.
Tubagus juga menjelaskan, dalam konteks pembuatan Rancangan Undang Undang (RUU) Intelejen dan RUU Badan Usaha Milik Negara Strategis (BUMNiS), pihaknya harus paham bagaimana program kerja sama industri strategis yang dirancang antar beberapa negara.
“Juga mesti memahami efektifitas dan efisiensi badan intelejen negara-negara besar bekerja, termasuk menerima keluhan dan aspirasi WNI yang ada di negara yang dikunjungi, seperti asimilasi kewarganegaraan, jaminan sosial dan lain-lain,” ungkapnya.
Jadi, ujar Tubagus, mereka bukan hanya sekedar mendalami masalah.
“Tapi melakukan juga pembicaran ‘head to head’ dengan para pejabat industri strategis bila bekerja sama dengan BUMN kita,” tandasnya.
Sebagai catatan, tuturnya, walaupun komisi ini antara lain membidangi Kementerian Luar Negeri, tapi tahun ini mereka hanya memprogramkan satu kali saja kunjungan ke LN.
“Jadi kami juga sangat memperhatikan efisiensi uang negara yang dipakai,” tegasnya.
Sudah sesuai Tupoksi
Sekalipun begitu, ia dan kawan-kawan, termasuk Zaki Iskandar (Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai Golkar) menganggap positif tentang masih adanya pihak yang kurang memahami bahkan mengeritik agenda Kunker ke LN sebagai aktivitas menghambur-hamburkan uang.
Apalagi, menurut mereka, momentumnya memang agak kurang pas, karena DPR tengah disorot soal pembangunan gedung barunya.
“Hanya saja, ini memang sudah terlanjur diprogram dan pertemuan dengan para mitra di LN sudah dirancang jauh-jauh hari, termasuk dengan berbagai lembaga pertahanan, industri militer serta intelijen,” imbuhnya
Ini semua, menurutnya, merupakan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) Komisi I DPR RI, yakni menjalankan kegiatan Legislasi, Pengawasan maupun ‘Budgeting’ di bidang Luar Negeri, Pertahanan, Intelijen, Komunikasi serta Informasi, sebagaimana amanat rakyat.
“Kenyataannya, seharusnya justru Komisi I yang banyak melakukan kunjungan kerja (Kunker) ke LN, tetapi malah kami yang paling sedikit melakukan itu,” ungkapnya.
Itu terjadi, karena ia dan kawan-kawan sudah sepakat, kalau Komisi I DPR RI Kunker ke LN, semua harus dengan program yang jelas dan sesuai kebutuhan kerja Dewan.
(Antara/nad)