SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
<p><strong>Solopos.com, JAKARTA</strong> — Politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Tsamara Amany Alatas, mengklarifikasi pernyataannya soal tidak perlunya Indonesia memiliki pemimpin seperti Presiden Rusia Vladimir Putin. Tsamara dalam videonya menyebut pemerintahan Putin membungkam oposisi dan kebebasan pers serta membiarkan korupsi di negara itu.</p><p>Pernyataan Ketua DPP PSI itu kemudian mendapatkan kecaman dari media Rusia, Russia Beyond The Headline (RBTH). Tsamara dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Jumat (6/4/2018), menyatakan memahami posisi RBTH yang menganggap pernyataannya mendiskreditkan Putin melalui unggahan di akun Facebook RBTH Indonesia.</p><p>"Saya sangat memahami keberatan RBTH. Sebagaimana tercantum dalam laman FB-nya, RBTH adalah sarana kampanye Rusia di dunia internasional. Karena itu, sangat wajar bila RBTH wajib membela citra Putin di dunia internasional," ujar Tsamara.</p><p>Ia merasa perlu menjelaskan komentarnya tentang Putin karena menurut dia, pernyataan itu dia lontarkan semata ditujukan pada publik Indonesia. Hal ini, lanjut dia, merujuk pada pernyataan Waketum Partai Gerindra Fadli Zon yang mengimbau masyarakat Indonesia untuk mencari pemimpin seperti Putin. Seperti dikatakan dalam status RBTH, ia menilai tentu saja Fadli berhak untuk mengagumi Putin.</p><p>"Tapi saya juga wajib mengingatkan masyarakat Indonesia bahwa pemimpin seperti Putin, bukanlah pemimpin layak bagi Indonesia yang saat ini berkomitmen memperjuangkan demokrasi dan memerangi korupsi," tutur Tsamara.</p><p>Ketika mengkritik Putin, ia menegaskan bukan berarti dirinya kemudian anti terhadap rakyat Russia yang memiliki peradaban luar biasa. "Ini sama saja ketika kita mengkritik Donald Trump dan cara-caranya memenangkan pemilu dengan menggunakan politik identitas, bukan berarti saya membenci rakyat Amerika Serikat," ucapnya.</p><p>Ia menambahkan, penilaian tentang kualitas Putin yang diktator, otoriter, dan membiarkan korupsi terorganisir, sudah banyak dikemukakan media dan lembaga-lembaga riset ternama di negara-negara demokratis dunia.</p><p>"Saya hanya merujuk pada analisis-analisis tersebut, misalnya, survei The Economist tahun 2017 masih menempatkan Rusia sebagai negara dengan rezim otoritarian," ucapnya.</p><p>Video Tsamara Amany</p><blockquote class="twitter-video" data-lang="en"><p lang="in" dir="ltr"><a href="https://twitter.com/hashtag/FadliZonDitungguTsamara?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#FadliZonDitungguTsamara</a> untuk debat yg konstruktif biar demokrasi kita kualitasnya meningkat dari saling ejek menjadi pertukaran ide dan gagasan. <a href="https://twitter.com/fadlizon?ref_src=twsrc%5Etfw">@fadlizon</a> <a href="https://twitter.com/TsamaraDKI?ref_src=twsrc%5Etfw">@TsamaraDKI</a> <a href="https://t.co/EL5dROdgaN">pic.twitter.com/EL5dROdgaN</a></p>— Yusuf lakaseng (@yusuflakaseng) <a href="https://twitter.com/yusuflakaseng/status/981797723543289857?ref_src=twsrc%5Etfw">April 5, 2018</a></blockquote><script charset="utf-8" type="text/javascript" src="https://platform.twitter.com/widgets.js"></script><p>Tanggapan RBTH Indonesia</p><p><iframe style="border: none; overflow: hidden;" src="https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FRBTHIndonesia%2Fposts%2F2182082331801992&width=500" frameborder="0" scrolling="no" width="500" height="386"><></p>