SOLOPOS.COM - ilustrasi (JIBI/SOLOPOS/Burhan Aris Nugraha)
SOLO – Dana Alokasi Khusus (DAK) pendidikan senilai triliunan rupiah, mulai tahun ini bakal digelontorkan untuk SMA/SMK. Sebelumnya DAK pendidikan hanya dialokasikan untuk sekolah jenjang SD dan SMP sederajat.
Direktur Pembinaan SMK (PSMK) Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Anang Tjahjono, menjelaskan hal itu merupakan stimulus dan angin segar bagi SMK untuk terus berkembang.
Anang menjelaskan pemerintah pusat telah mengalokasikan anggaran bernilai triliunan yang diperuntukkan bagi SMK-SMK di seluruh Indonesia. “Saya kurang tahu persis besarannya, yang pasti triliunan untuk SMK di Indonesia,” jelasnya saat ditemui di SMK Negeri 2 Solo, belum lama ini.
Pada 2013, DAK diprioritaskan bagi kota/kabupaten yang sedang berkembang dan membutuhkan sokongan dana untuk pengembangan pendidikan SMK di wilayahnya. Sehingga kabupaten/kota yang dianggap telah maju atau memiliki anggaran yang sangat besar tidak termasuk daftar penerima. “Misalnya Jakarta, tidak akan mendapat DAK karena memang sudah tidak membutuhkan,” tegasnya.
Pemetaan prioritas daerah penerima DAK pendidikan itu menurut anang telah ditentukan langsung oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI dengan melihat beberapa indikator yang mendukung. Hal itu juga yang menyebabkan perbedaan jumlah penerimaan DAK di masing-masing daerah. “Indeksnya berapa per kabupaten/kota yang menentukan Kemenkeu, dan itu sudah dipetakan,” imbuhnya.
Jika DAK telah disalurkan ke masing-masing kota/kabupaten, maka secara otomatis telah menjadi kewenangan pemerintah daerah sebagai pengguna anggaran. Untuk itu pihaknya berharap agar pemerintah melakukan pengawasan agar tepat sasaran. “Nanti juga akan keluar petunjuk teknisnya, nanti akan dijelaskan bagaimana peran dan fungsi pemerintah daerah,” imbuhnya.
Sementara itu, fungsi dan tujuan DAK bagi SMA/SMK itu tidak jauh berbeda dengan DAK untuk SD dan SMP, yaitu untuk perbaikan fisik sekolah dan peningkatan mutu pendidikan. Hal itu juga untuk menjalankan program menengah universal (PMU) agar mempercepat angka partisipasi kasar (APK) masyarakat di pendidikan menengah mencapai 100%. “Pada 2013 APK sudah hampir 100%,” jelasnya.
