News
Senin, 18 Februari 2013 - 01:15 WIB

Transmigran Jawa Tengah Keluhkan Fasilitas

Redaksi Solopos.com  /  Rini Yustiningsih  | SOLOPOS.com

SOLOPOS.COM - Ilustrasi transmigrasi (mediapalu.com)

Ilustrasi transmigrasi (mediapalu.com)

SEMARANG–Sebanyak 35 kepala keluarga (KK) transmigran asal Jateng yang ditempatkan di Provinsi Gorontalo mengeluhkan minimnya fasilitas. Menurut Sekretaris Komisi E DPRD Jateng, Mahmud Mahfudz, para transmigran mengeluhkan minimnya fasilitas air bersih untuk kebutuhan sehar-hari.

Advertisement

“Untuk mendapatkan air bersih para transmigran asal Jateng harus menempuh jarak empat kilometer jalan kaki,” ujarnya kepada wartawan di Semarang, Minggu (17/2/2013).

Keluhan itu, lanjut dia, disampaikan saat anggota Komisi E melakukan kunjungan kerja ke lokasi transmigrasi asal Jateng di Desa Puncak Palubala, Provinsi Gorontalo beberapa waktu lalu.

Selain masalah air bersih, 35 KK transmigran yang berasal Purbalingga, Temanggung, Purworejo dan Magelang, juga mengeluhkan fasilitas pendidikan karena tidak adanya guru permanen.

Advertisement

Dengan kondisi ini, aktivitas belajar mengajar rata-rata hanya dalam sepekan berlangsung tiga kali,  menyesuaikan kehadiran guru.

“Transmigran asal Jateng juga mengeluhkan pembayaran jatah hidup sebagai bekal awal di lokasi baru tersebut tersendat-sendat. Mereka berharap bisa lancar dan jumlahnya bisa ditambah,” ungkapnya.

Para transmigran, ujar Mahmud, juga meminta bantuan bibit jagung, kakao dan sawit, karena tanaman mereka rusak diserang hama babi hutan.  Sedang jumlah bibit jagung, kakao, dan sawit yang ada tidak mencukupi.

Advertisement

”Para transmigran asal Jateng ini juga meminta sumbangan peralatan kesenian daerah, seperti jaran kepang, gamelan untuk melestarikan budaya Jateng,” beber legislator dari PKS ini.

Menanggapi keluhan ini, anggota Komisi E DPRD Jateng berjanji menyampaikan kepada ke pemerintah pusat melalui Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan (Disnakertransduk) Jateng.

Sebab, masalah transmigrasi ini melibatkan antarprovinsi, sehingga kewenangan berada di tangan pemerintah pusat. ”Meski begitu Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jateng memiliki kewajiban memperhatikan warganya yang dikirim ke daerah transmigrasi ini, supaya bisa membantu mengatasi keluhan mereka,” ujarnya.

Sedang mengenai permintaan bantuan peralatan kesenian, anggota Dewan dari PKS ini berharap Gubernur Jateng bisa segera memenuhi. ”Pak Gubernur supaya bisa membantu untuk melestarikan dan mengenalkan budaya Jateng di daerah Gorontalo,” katanya.

Advertisement
Advertisement
Berita Terkait
Advertisement

Hanya Untuk Anda

Inspiratif & Informatif