SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
Transaksi nontunai terus digalakkan oleh Bank Indonesia, kini mereka mengajak pengurus tempat ibadah untuk sosialisasi
Harianjogja.com, JOGJA– Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPBI) DIY merangkul komunitas keagamaan untuk memperbanyak implementasi transaksi non tunai (Layanan Keuangan Digital atau LKD) di tengah masyarakat.
Selain pondok pesantren, BI juga menyasar pengurus masjid, gereja, vihara, dan lainnya yang memiliki unit usaha.
Kepala Kantor Perwakilan BI DIY, Arief Budi Santoso mengatakan, keterlibatan berbagai komunitas keagamaan diharapkan menjadi ‘virus’ untuk meningkatkan transaksi uang non tunai.
Dia menilai komunitas keagamaan memiliki pengaruh yang kuat terhadap lingkungan sekitarnya terkait transksi digital dan elektroniksasi pembayaran.
“Kami mencoba mengembangkan layanan transaksi non tunai secara lebih jauh ke sektor informal. Komunitas keagamaan punya daya influence yang besar terhadap lingkungan sekitarnya,” kata Arief kepada wartawan di sela-sela Seminar Layanan Pembayaran Non Tunai untuk Komunitas Keagamaan, Rabu (2/12/2015) di kantor BI.
Ditambahkan Arief, BI sebelumnya meluncurkan kawasan non tunai di Pondok Pesantren Sunan Pandanaran, Sleman. Di ponpes atau masjid, katanya, terdapat pembayaran zakat, infaq dan sedekah yang dapat menggunakan LKD.
“Dengan LKD, transaksinya lebih akuntabel dan dipertanggungjawabkan. Meski sulit, tapi kami ingin mengubah mindset masyarakat terkait cara pembayaran, dari tunai menjadi non tunai,” harap dia.
Menurut Arief, elektronifikasi layanan keuangan masyarakat penting untuk meningkatkan literasi keuangan di masyarakat. Selama ini, banyak pihak terutama masyarakat marjinal yang belum tersentuh lembaga keuangan formal.
Dia menyebut, baru sekitar 36% masyarakat Indonesia yang tersentuh layanan bank sedangkan sisanya masih unbanked. Di DIY, lanjut Arief, ada potensi transaksi digital yang cukup besar untuk dikembangkan.
“Tumbuhnya transaksi uang non tunai tidak otomatis menghilangkan jumlah uang tunai yang beredar. Pertumbuhan ekonomi suatu daerah tetap membutuhkan uang tunai,” jelas Arief.
Dia menyebutkan, digitalisasi dan elektronifikasi layanan pembayaran non tunai memerlukan kerjasama dan dukungan dari semua sektor, termasuk pemerintah daerah, kampus, dan komunitas masyarakat. ?Kalau ini terjadi, bisa mendorong efiensi transaksi.