SOLOPOS.COM - Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Zainudin Amali membuka Seminar Olahraga dan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Siwo PWI 2023 dalam rangkaian peringatan Hari Pers Nasional (HPN) Medan di Hotel Santika Medan, Sumatra Utara, Rabu (8/2/2023). (Solopos.com/Ichsan Kholif Rahman)
Solopos.com, SOLO—Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Sebelas Maret atau BEM UNS Solo menolak penghargaan UNS Award yang akan diberikan kepada Menteri Pemuda dan Olahraga, Zainudin Amali. Hal ini terkait kasus Tragedi Kanjuruhan yang sampai saat ini dinilai belum tuntas.
Penghargaan bertajuk Parasamya Anugraha Dharma Bhakti Upa Sarwasadha tersebut akan diberikan pada Dies Natalis ke-47 UNS. Ini merupakan penghargaan tertinggi atas kepeloporan dalam pengembangan kemasyarakatan dan kemanusiaan di bidang keolahragaan.
Presiden BEM UNS Solo 2023, Hilmi Ash Shidiqi, mengatakan secara umum alasan pihaknya menolak penghargaan untuk Zainudin Amali lantaran tidak adanya parameter yang jelas.
“Yang juga sebenarnya kami soroti itu terkait nama gelarnya,” kata Hilmi ketika ditemui Solopos.com di kampus, Senin (6/3/2023).
“Yang juga sebenarnya kami soroti itu terkait nama gelarnya,” kata Hilmi ketika ditemui Solopos.com di kampus, Senin (6/3/2023).
Apalagi, menurut dia, tidak seharusnya Zainudin Amali mendapat penghargaan tersebut lantaran masih ada kasus besar seperti Tragedi Kanjuruhan. “Kami rasa beliau sangat lepas tangan, dari statement di media juga beliau terlalu menyalahkan suporter satu pihak tanpa memandang sudut pandang yang lebih luas,” kata dia.
Dia mengatakan Tragedi Kanjuruhan merupakan tragendi kemanusiaan yang besar dan terjadi di era kepemimpinan Zainudin Amali di Kemenpora. “Kenapa kok dapat penghargaan justru penghargaan kemanusiaan dan kemasyarakatan, nah maka dari itu sikap kami jelas menolak,” kata dia.
“Kami memberikan sikap, kami memberikan rekomendasi bahwa kami menolak. Kami kemarin sudah menghubungi satu per satu dari setiap perwakilan unsur tertinggi dari kampus, termasuk ke rektor, ke senat akademik, ke MWA [Majelis Wali Amanat],” ujar dia.
Pihaknya mengaku juga sudah menemui Rektor UNS, Jamal Wiwoho, untuk menuntut pencabutan gelar untuk Zainudin Amali tersebut. “Dan kemarin [Jumat] itu masih dipertimbangkan, apa pada akhirnya penghargaan tersebut akan diserahkan atau akan dicabut,” jelas dia.
Menurut dia, jika penghargaan itu diberikan, malah menimbulkan kegaduhan di publik. Apalagi, dia kembali menegaskan, di era kepemimpinan Zainudin Amali terdapat kasus Kanjuruhan yang hingga kini belum tuntas. “Malah dikasih penghargaan kemasyarakatan dan kemanusiaan,” tegas dia.
Dia beranggapan penghargaan tersebut lebih bersifat politik ketimbang pertimbangan prestasi atau pencapaian lain yang lebih terukur. “Kami memandang ketika gelar ini diberikan, itu supaya rektorat memiliki kedekatan khusus dengan Zainudin Amali . Jelas pemberian penghargaan itu terkesan politis dan dipaksakan,” ujar dia.
Menurut dia, seharusnya penghargaan itu tidak perlu diberikan kepada Zainudin Amali. Hal ini akan membuat nama kampus UNS menjadi kurang baik di mata masyarakat. Hilmi menegaskan penghargaan tersebut tidak relevan.
“Karena tadi lagi-lagi di zaman beliau ada satu tragedi kemanusiaan [Kanjuruhan]. Ketika UNS masih tetap memaksakan pemberian gelar tersebut, maka bisa dipastikan bahwa reputasi UNS dan nama baik kampus pasti akan jelek,” kata dia.