SOLOPOS.COM - Wakil Presiden Jusuf Kalla berbincang dengan Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian (kanan) dan Menpan RB Syafruddin (kiri) di Auditorium Mutiara STIK-PTIK, Jakarta, Jumat (18/10/2019). (Antara-Aprillio Akbar)
Solopos.com, JAKARTA -- Mantan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo memastikan diri tidak lagi menjabat posisi yang sama dalam kabinet kerja jilid II 2019 - 2024. Pasalnya, jabatan itu diprediksi akan dipegang oleh nama lain.
Tjahjo dipanggil Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Selasa (22/10/2019). Sebelumnya dia sempat dinilai akan kembali menjabat Kemendagri. Namun belakangan desas-desus beredar, Tjahjo bakal menjabat Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK).
"Terima kasih atas perhatian dan dukungannya selama ini diKemendagri. Mohon maaf kalau banyak hal yang kurang berkenan. Saya sudah tidak ditugaskan lagi di kemendagri. Trims semuanya. Wassalam. Tjahjo," tulisnya dalam grup whatsapp Pers Kemendagri, Rabu (23/10/2019).
Belum diketahui jabatan apa yang akan diterima oleh politikus PDIP itu. Kepastian posisi Tjahjo akan dipastikan setelah pelantikan para menteri dan setingkat menteri yang akan berlangsung hari ini.
Adapun Pengamat Intelijen dan Terorisme Stanislaus Riyanta memprediksi Jenderal bintang empat Tito Karnavian itu cocok menjabat Menteri Dalam Negeri.
Jokowi Resmi Berhentikan Tito Karnavian Sebagai Kapolri
Menurutnya Tito Karnavian merupakan polisi profesional yang sangat menguasai terorisme sekaligus akademisi dan guru besar di PTIK. Loyalitas dan kapabilitas Tito baginya tak perlu diragukan lagi.
Tito juga cukup membanggakan instansi Polri. Prestasinya dibuktikan dengan karier yang melesat cepat dengan dorongan kenaikan pangkat luar biasa karena keberhasilan menyelesaikan tugas.
Rekaman CCTV Perusakan Buku Merah Beredar, Indonesialeaks Desak Polri Bertindak
"Kepiawaian Tito Karnavian di bidang radikalisme dan terorisme menjadi catatan khusus di tengah isu radikalisme yang menguat di Indonesia. Kemungkinan Tito Karnavian menjadi Mendagri semakin menguat jika dihubungkan dengan menguatnya isu adanya paham radikal yang menjangkiti ASN tertentu." katanya kepada Bisnis/JIBI, Selasa (22/10/2019).