JAKARTA – Pihak DPR khususnya Komisi III menilai Kapolri Jenderal Timur Pradopo gagal dalam mereformasi Polri.

“Kapolri belum berhasil, masih jauh. Masih di tataran di atas kertas. Memang ada perbaikan tapi belum signifikan,” kata anggota Komisi III Fraksi PKS, Indra SH, Jumat (6/1/2012). Jenderal Timur dinilai tidak memiliki kepemimpinan yang baik. Kepemimpinan yang lemah membuat situasi di dalam tubuh Polri tidak mengalami perubahan. “Kalau Kapolri bukan orang sangat kuat, punya komitmen tapi tidak punya keberanian, ya normatif-normatif saja, terjadi letupan-letupan kewenangan-kewenangan,” terangnya.

Menurutnya, Polri membutuhkan pemimpin yang tegas. Sayangnya, itu tidak dimiliki oleh Jenderal Timur. Jika Kapolri tidak memiliki keberanian yang kuat, reformasi Polri sekadar slogan. “Mentalitas ini sudah mengakar. Kalau Kapolri tidak punya leadership dan keberanian yang kuat, dia akan mengalami hal yang sama, perlu ada reformasi besar-besaran,” ujarnya.

Indra menambahkan, selama Timur Pradopo menjabat sebagai Kapolri, berbagai kerusuhan dan konflik berdarah terjadi di berbagai wilayah di Indonesia. Di ujung Timur Indonesia, Papua terjadi konflik antara warga Timika dengan perusahaan tambang PT Freeport Indonesia yang merenggut banyak nyawa. Bahkan Timur tak sungkan mengakui personelnya menerima dana keamanan dari pihak Freeport.

Di Sumatra, terjadi konflik berdarah antara warga Mesuji dengan perusahaan perkebunan PT Silva Inhutani di Lampung dan PT Sumber Wangi Alam di Sumatera Selatan. Konflik areal lahan perkebunan sawit ini menelan nyawa dari pihak warga dan juga pasukan keamanan kebun yang dikenal dengan sebutan Pam Swakarsa.

Lalu yang terbaru, konflik berdarah antara warga Sape, Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB) dengan perusahaan tambang emas, PT Sumber Mineral Nusantara yang versi Polisi menyatakan dua warga tegas. Sedangkan versi warga korban tewas mencapai lima jiwa.

Terakhir ada kasus yang menyita perhatian publik yakni pencurian sandal yang dilakukan oleh seorang remaja berinisial AAL di Palu, Sulawesi Tengah. Kasus tersebut seharusnya tidak perlu masuk ke meja hijau, cukup diselesaikan dengan mediasi. Rangkaian ini tentunya tidak bisa hanya dilimpahkan kesalahan kepada kepala polisi daerah (Kapolda) setempat, melainkan tanggung jawab pucuk pimpinan Polri, Timur Pradopo.

“Kapolri telah gagal, Presiden harus cepat tanggap melihat permasalahan ini, jangan sampai menunggu kasus demi kasus berdarah meluas di Tanah Air,” pungkasnya.

JIBI/SOLOPOS/Ant

Berita Terkait

Hanya Untuk Anda

Inspiratif & Informatif