SOLOPOS.COM - Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo (kanan) didampingi Wakapolri yang juga Ketua Timsus Polri Komjen Pol Gatot Eddy Pramono (kiri) berjalan sebelum memberikan keterangan pers terkait tersangka baru kasus dugaan penembakan Brigadir J di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (9/8/2022). (ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/aww)
Solopos.com, JAKARTA — Staf ahli Kapolri, Muradi, mengamini sinyalemen Indonesia Police Watch (IPW) bahwa Tim Khusus yang dipimpin Wakapolri Komjen Pol Gatot Eddy Pramono mendapat serangan balik dari kelompok Ferdy Sambo.
Menurut Muradi, serangan balik terhadap Tim Khusus pengusut Ferdy Sambo dikarenakan adanya faksi-faksi atau kelompok-kelompok di tubuh Polri.
“Dulu zaman Pak Tito (Kapolri Jenderal Tito Karnavian) sudah mulai disusun (upaya penyatuan), dilanjut Pak Idham (Kapolri Jenderal Idham Aziz) tapi berantakan karena penanganan faksi ini tidak cukup clear betul. Lalu mereka punya tuannya sendiri, punya orang yang dihormati sendiri, itu yang tidak boleh,” tandas Muradi dalam diskusi yang diunggah kanal Youtube MetroTV, seperti dikutip Solopos.com, Senin (15/8/2022).
Sebagai staf ahli Kapolri, dirinya berulang kali mengingatkan kepada Jenderal Listyo Sigit Prabowo terkait kelompok-kelompok di tubuh Polri yang berpotensi menyalahgunakan kekuasaan tersebut.
Sebagai staf ahli Kapolri, dirinya berulang kali mengingatkan kepada Jenderal Listyo Sigit Prabowo terkait kelompok-kelompok di tubuh Polri yang berpotensi menyalahgunakan kekuasaan tersebut.
Baca Juga: IPW Sebut Timsus Kapolri Diserang Balik Kelompok Ferdy Sambo
Namun diakui dia upaya menyatukan faksi-faksi di tubuh Polri itu tidak mudah.
“Makanya saya berkali-kali mengingatkan, faksi-faksi ini cuma dua pilihannya, mau diakomodir atau direduksi. Kalau direduksi risikonya akan ada perlawanan tapi kalau diakomodir lalu menjadi bagian penting dari Presisi saya kira tidak masalah,” ujar guru besar di Universitas Padjajaran Bandung, Jawa Barat itu.
Baca Juga: IPW: Brigadir J Tahu Banyak Praktik Lancung Ferdy Sambo
Pengamat kepolisian, Bambang Rukminto menyatakan Polri belum sepenuhnya lepas dari budaya militeristik.
Ditambah dengan pemahaman yang salah tentang jiwa korsa membuat kelompok-kelompok di internal Polri tumbuh dan saling adu kuat.
“Kultur militeristik yang masih lekat, jiwa korza yang salah. Ada beberapa jargon yang masih dipahami secara keliru oleh teman-teman di kepolisian, misalnya pemahaman setiap perintah pimpinan harus diturut. Padahal sebagai polisi yang profesional harus setia darma, setia pada peraturan dan pada hukum,” ujarnya dalam diskusi yang sama.
Baca Juga: Kasus Pelecehan Dihentikan Disambut Gembira Keluarga Brigadir J
Dalam kasus Ferdy Sambo, Bambang berpendapat jenderal bintang dua itu di posisi yang kuat. Selain sebagai Kadiv Propam, Ferdy Sambo juga menjabat sebagai Kepala Satuan Tugas Khusus (Satgassus) Merah Putih, sebuah lembaga bentukan era Kapolri Tito Karnavian, yang punya kewenangan mengambil alih kasus-kasus besar di Tanah Air.
“Itulah kenapa Divisi Propam menjadi sangat kuat dan arogan apalagi merangkap Ketua Satgassus Merah Putih. Ini yang harus dirombak oleh Kapolri. Peristiwa meninggalnya Brigadir J ini menjadi momentum baik untuk berbenah. Kan Presiden dan Panglima TNI sudah mendukung, publik apalagi. Kalau bukan sekarang kapan lagi,” katanya.
Baca Juga: Ferdy Sambo Diterpa Isu Judi dan Narkoba di Balik Kematian Brigadir J
Tentang adanya faksi di tubuh Polri diakui Menteri Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud Md.
Adanya faksi-faksi tersebut yang membuat pengusutan kasus Ferdy Sambo sempat mengalami kesulitan di awal.
“Tapi kalau dibuka-buka semua ada kasus lain, kasus lain banyak juga. Makanya saya katakan udahlah ke kasus ini aja, jangan melebar ke soal judi, narkoba nanti aja. Yang ini dulu, kasus pembunuhan ini dulu,” kata Mahfud Md. seperti dikutip Solopos.com dari tayangan podcast YouTube Deddy Corbuzier, Sabtu (13/8/2022).
Baca Juga: Kasus Ferdy Sambo dan Satgassus Merah Putih yang Dibubarkan Kapolri