SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
Solopos.com, JAKARTA — Nama Joko Widodo atau Jokowi ikut disebut oleh peserta Aksi Bela Tauhid. Meski aksi ini dilakukan untuk memprotes pembakaran bendera Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), mereka melontarkan tudingan kepada pemerintah.
Dalam aksi pada Jumat (26/10/2018) siang, mereka menuding pemerintahan Jokowi anti Islam dan sudah melakukan kriminalisasi terhadap ulama. Terkait hal itu, Wakil Sekretaris Tim Kampanye Nasional Jokowi – Ma’ruf Amin, Raja Juli Antoni, langsung buka suara. Politikus yang akrab disapa Toni ini kemudian menanyakan awal maksud Aksi Bela tauhid.
“Ini aksi soal apa? Katanya soal pembakaran bendera, kok jadi melebar jadi menuduh kembali Pak Jokowi anti Islam?” ucap Toni kepada Suara.com, Jumat (26/10/2018).
Sekjen Partai Solidaritas Indonesia (PSI) ini kemudian mempertanyakan apakah aksi yang mulanya kecewa karena pembakaran bendera bertuliskan kalimat tauhid oleh anggota Banser NU saat peringatan Hari Santri Nasional di Garut, itu sudah ditunggangi kepentingan politik. “Apa aksi ini ditunggangi lawan politik?” kata dia.
Menurut Toni, masyarakat sudah bosan dengan fitnah yang dilayangkan kubu lawan Jokowi di Pilpres 2019. “Saya rasa rakyat sudah bosan dengan fitnah-fitnah kejam yang mempersepsikan Pak Jokowi anti Islam,” kata dia.
Dilansir Suara.com, dalam orasinya, seorang orator mencontohkan kejadian pembakaran bendera bertuliskan kalimat tauhid dan kasus Rizieq Shihab yang sempat menjadi tersangka pornografi dan buron ke Arab Saudi.
Orator itu menilai Jokowi tidak layak untuk dipilih menjadi presiden kedua kalinya. Hal ini dikatakan di tengah aksi yang sedang berlangsung di depan Gedung Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan.
“Rezim Joko Widodo merupakan rezim pembohong, anti Islam. Ulama-ulama kita dikriminalisasi. Imam besar Habib Rizieq dikejar sampai ke Mekkah. Betul tidak?” ujarnya kepada massa, membakar semangat para peserta aksi, Jumat (26/10/2018), dilansir Suara.com.
Lebih lanjut, orator itu mengajak para peserta aksi untuk tidak memilih Joko Widodo untuk kedua kalinya. Bahkan dia menuding rezim Joko Widodo merupakan rezim haram.