SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
Solopos.com, JAKARTA — Badan Pemenangan Nasional Koalisi Indonesia (BPN) Adil Makmur Prabowo-Sandi mengkhawatirkan temuan penjualan blangko kosong e-KTP secara online baru-baru. Kubu Prabowo-Sandi menuding pemerintah tidak profesional dalam mengelola dokumen identitas warga negara Indonesia.
Dewan Pakar BPN Prabowo-Sandi, Harryadin Mahardika, mengatakan kasus tersebut adalah puncak gunung es atas ketidakprofesionalan pemerintah. Dia mempertanyakan bagaimana bisa seorang pejabat pemerintah membawa blangko e-KTP kosong ke rumahnya.
“Dasar dari gunung es tersebut sebenarnya adalah kurang kuatnya prosedur pengamanan dokumen dan blangko e-KTP. Muncul pertanyaan, untuk apa seorang ASN membawa blangko e-KTP kosong ke rumah? Apakah tidak ada larangan dan panduan mengenai hal tersebut? Jika di tingkat aparatur saja pengawasannya sedemikian lemah, bagaimana dengan pengawasan di percetakan dan distribusinya?” katanya melalui pesan instan kepada wartawan, Jumat (7/12/2018).
Harryyadin menjelaskan bahwa temuan blangko kosong yang dijual bebas di pasaran menyiratkan bahwa pemerintah gagal memahami bahwa e-KTP adalah nyawa bagi rakyat. Di situ, kredibilitas dan reputasi seseorang bisa dipalsukan dan disalahgunakan.
“Siapa kini yang bisa menjamin tidak ada lebih banyak lagi blangko kosong yang jatuh ke tangan orang yang berniat jahat? Bisa saja lalu digunakan untuk melakukan kejahatan finansial, perbankan, atau kejahatan-kejahatan lain,” jelasnya.
Haryadin menuturkan bahwa ada banyak potensi kerugian yang akan timbul akibat pemalsuan e-KTP. Tidak hanya terkait dengan isu politik, hukum, dan demokrasi saja, tapi juga terkait erat dengan isu ekonomi dan bisnis.
Dia memperkirakan dari setiap 1.000 e-KTP palsu, kerugian ekonomi yang ditanggung dunia usaha kira-kira setara dengan Rp1 miliar per tahun. Menurutnya, kerugian ini bisa lebih besar lagi jika dugaan penyalahgunaan e-KTP palsu oleh tenaga kerja asing bisa dibuktikan.
Oleh karena itu, Haryadin mendorong adanya perbaikan sistem, transparansi, dan audit menyeluruh. Tiga hal ini harus segera dilakukan untuk menunjukkan kesungguhan pemerintah untuk menjaga dan melindungi data dan privasi rakyatnya.
“Dengan pesta demokrasi yang semakin dekat, keamanan sistem e-KTP tersebut semakin relevan dan penting. Rakyat menanti keberpihakan aparatur dan birokrasi terhadap kepentingan negara, yaitu penyelenggaraan demokrasi yang bersih, adil dan jujur,” ucapnya.