SOLOPOS.COM - Warga dalam aksi unjuk rasa penolakan kegiatan tambang emas PT Trio Kencana, di Desa Katulistiwa, Kecamatan Tinombo Selatan, Kabupaten Parigi Moutong, Sulawes Selatan pada Sabtu (12/2) malam. (Bisnis)
Solopos.com, JAKARTA — Kadiv Propam Polri Irjen Pol Ferdy Sambo mengatakan tidak boleh lagi ada peristiwa yang berulang seperti di Kendari dan Parigi Moutong, yakni adanya warga sipil yang kena tembak saat melakukan demonstrasi.
Saat itu, polisi yang mengamankan aksi berpakaian preman. “Mereka boleh ikut pengamanan unjuk rasa, tapi harus menggunakan pakaian dengan atribut yang sama, sehingga kelihatan harus dilucuti senjatanya karena ada tahapan yang harus dilalui,” katanya seperti dikutip Solopos.com dari Bisnis, Jumat (18/2/2022).
Sambo menjelaskan, bahwa apabila ada peristiwa serupa, kapolres di wilayah tersebut harus bertanggung jawab.
Baca Juga: Polda Sulteng Janji Polisi Penembak Mati Demonstran Diproses Hukum
Sementara itu, penggunaan senjata dalam penerapannya harus berimbang dengan ancaman di lapangan. Seperti termuat dalam Peraturan Kapolri No. 1/2009 sehingga tidak ada pengecualian menggunakan senjata api yang tidak mendasarkan hukum.
“Kami akan melakukan penindakan tegas dan keras sampai dengan tingkat pengawasan di lapangan apabila ada pelanggaran-pelanggaran yang masih terjadi lagi terkait dengan penggunaan kekuatan yang tidak sesuai prosedur,” jelasnya.
Baca Juga: Penolak Tambang Emas di Sulsel Tewas Tertembak Saat Berdemo
Pernyataan Sambo itu berkaitan dengan demonstrasi penolakan tambang di Parigi Moutong. Ada seorang pendemo yang tewas diduga terkena luka tembak di bagian dada.
Lalu di Kendari, terjadi insiden penembakan yang menewaskan 2 mahasiswa saat unjuk rasa pada tahun 2019. Berdasarkan hasil investigasi, sebanyak 13 polisi ditahan.