SOLOPOS.COM - Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil (tengah) menggunakan rompi tahanan usai terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (7/4/2023). KPK resmi menahan Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil bersama Pemeriksa Muda BPK Perwakilan Riau M Fahmi Aressa, dan Kepala BPKAD Pemkab Kepulauan Meranti Fitria Nengsih serta mengamankan barang bukti berupa uang sebesar Rp1,7 miliar dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) kasus dugaan korupsi di Kabupaten kepulauan Meranti, Riau. ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/hp.
Solopos.com, SELATPANJANG — Pasca Bupati nonaktif Muhammad Adil ditetapkan jadi tersangka korupsi dan ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), langkah kontroversinya saat memimpin Kepulauan Meranti mencuat ke publik, salah satunya menggadaikan Kantor Bupati untuk membangun jalan.
Adil ternyata diketahui telah mengagunkan bangunan Kantor Bupati Meranti di Jalan Dorak, Selatpanjang ke bank untuk mendapatkan pinjaman dana sebesar Rp100 miliar.
“Kantor bupati itu yang digadai di bank. Saya saja baru tahu ini,” ungkap Plt Bupati Kepulauan Meranti, Asmar saat ditemui wartawan di Selatpanjang, Rabu (13/4/2023) malam lalu, mengutip Antara.
Dijelaskan Asmar, uang Rp100 miliar tersebut digunakan untuk pembangunan jalan yang menjadi program prioritas kepemimpinan Muhammad Adil. Asmar pun mengaku serba salah, pasalnya pinjaman ini harus diangsur dan menjadi beban pemerintah daerah.
Dijelaskan Asmar, uang Rp100 miliar tersebut digunakan untuk pembangunan jalan yang menjadi program prioritas kepemimpinan Muhammad Adil. Asmar pun mengaku serba salah, pasalnya pinjaman ini harus diangsur dan menjadi beban pemerintah daerah.
“Hal ini yang jadi beban angsuran atas piutang yang wajib dibayar sebesar Rp3 miliar per bulan. Kalau telat bayar, bunga yang ditetapkan cukup besar. Sementara kemampuan keuangan kita (Meranti) cukup kecil,” tuturnya.
Untuk saat ini Asmar pun mengaku telah menghentikan seluruh kegiatan pembangunan fisik dan nonfisik yang sudah sempat berjalan jauh. Ia akan mengevaluasi kembali semua kegiatan agar ke depannya tidak terjadi masalah.
Adapun kegiatan yang dimaksud mulai dari pembangunan fisik seluruh bidang jalan, pembangunan kantor bupati, pembangunan sekolah, pustaka, dan kegiatan serupa lainnya.
Seperti pembangunan jalan yang dialokasikan melalui pinjaman dana dari bank sebesar Rp100 miliar. Dari empat kegiatan yang dilaksanakan, terdapat dua paket yang masih belum rampung.
Dua paket itu adalah pembangunan Jalan Tanjung Samak – Tanjung Kedabu di Kecamatan Rangsang senilai Rp26 miliar lebih dan Jalan Sei Nyiur – Sesap Kecamatan Tebingtinggi di lokasi pembangunan kantor bupati baru senilai Rp41 miliar lebih.
Sementara paket lainnya yang sudah rampung yaitu, peningkatan Jalan Perjuangan di Kecamatan Tebingtinggi senilai Rp7 miliar lebih dan Jalan Telesung – Tanjungkedabu di Kecamatan Rangsang Pesisir senilai Rp14 miliar lebih.
Terpisah, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kepulauan Meranti M Sakinul Wadi mengatakan, evaluasi dilakukan menindaklanjuti kekuatan anggaran, di samping tingginya proyeksi kepala daerah yang tertuang dalam APBD murni 2023.
“Benar, memang APBD murni 2023 ada proyeksi pendapatan yang terlalu optimistis. Jadi kita ukur kembali melalui rapat lanjutan TAPD pada hari ini (Kamis kemarin),” ujarnya.
Atensi rapat evaluasi kemarin membuka besaran proyeksi riil pendapatan asli daerah (PAD), terutama Transfer ke Daerah (TKD) seperti dana bagi hasil, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus.
“PAD riil akan kami rekap kembali, terutama mengukur gambaran TKD yang akan masuk. Jika sudah dapat gambaran riilnya maka akan kami sesuaikan dengan anggaran belanja yang telah kami susun sebelumnya,” ujarnya.
Pasalnya, atensi kepala daerah tidak mau mendengar anggaran pendapatan dan belanja daerah yang lebih besar pasak dari tiang.
“Jika belanja lebih besar dari pendapatan tentu akan dikurangi lagi nanti proyeksinya. Nanti akan kami tandai mana prioritas dan mana yang tidak prioritas,” ungkapnya.
Sakinul menambahkan, perbaikan akan ditetapkan dalam penyesuaian anggaran perubahan. Apalagi saat ini mereka sedang menyusun rencana kerja pemerintah daerah.
Sementara besaran anggaran pendapatan daerah yang tertuang dalam APBD 2023 Kepulauan Meranti sebesar Rp1,4 triliun terdiri dari PAD sebesar Rp421 miliar dan pendapatan transfer sebesar Rp1,04 triliun.
Secara kumulatif belanja daerah sebesar Rp1,5 triliun terdiri dari belanja operasional Rp1,04 triliun, belanja modal Rp304 miliar, belanja tidak terduga Rp5 miliar, dan belanja transfer Rp161 miliar.
Sumber: Antara