News
Jumat, 12 April 2013 - 09:40 WIB

Terlibat Kasus Perkosaan Massal, Belasan Perwira dan Prajurit Dipecat

Redaksi Solopos.com  /  R. Bambang Aris Sasangka  | SOLOPOS.com

SOLOPOS.COM - Tentara Republik Demokratik Kongo (armyrecognition.com)

Tentara Republik Demokratik Kongo (armyrecognition.com)

NEW YORK – Angkatan Bersenjata Republik Demokratik Kongo telah menghentikan 12 perwira senior atas kasus perkosaan massal di wilayah timur negara itu yang bergolak, kata seorang juru bicara PBB, Kamis waktu AS.
Advertisement

Tindakan itu sebagai tindak lanjut dari tekanan PBB yang telah mengancam untuk menarik kerja sama dengan unit-unit terlibat dalam 126 kasus pemerkosaan di kota timur Minova pada November pada saat tentara mundur karena kemajuan pemberontak. “Angkatan Bersenjata Kongo telah menghentikan komandan dan wakil komandan dari dua unit,” kata juru bicara departemen penjaga perdamaian PBB Kieran Dwyer kepada AFP. “Mereka telah menghentikan komandan dari delapan kesatuan lainnya,” kata Dwyer menambahkan.

Pemerintah DR Kongo menginformasikan PBB atas tindakan tersebut setelah Misi PBB di negara itu, MONUSCO, memberi waktu pemerintah satu minggu sejak 25 Maret untuk menindak para pelaku perkosaan Minova. Tenggat waktu yang ditetapkan PBB sebelumnya pada Februari diabaikan. Semua personel yang dipecat sekarang bertanggung jawab atas penuntutan dan wawancara para korban serta tersangka kini sudah dimulai, kata Dwyer, mengutip akun pemerintah. “Ini adalah sinyal komitmen pemerintah Kongo, tetapi kita perlu mereka menindaklanjuti dan meminta pertanggungjawaban dari mereka yang melakukan kejahatan yang mengerikan itu,” kata Dwyer.

PBB mengatakan setidaknya 126 perempuan diperkosa di dalam dan sekitar Minova sejak 20 November ketika tentara mundur dari serangan gerakan pemberontak M23 di ibu kota daerah Goma. Penjarahan yang meluas pun dilaporkan. Pengamat hak asasi manusia internasional Human Rights Watch mengatakan bahwa selama periode 10-hari itu para prajurit “melakukan perkosaan dan menjarah, mengamuk di Minova serta masyarakat sekitarnya.” Kelompok hak asasi manusia mengatakan dalam satu laporan yang dikeluarkan pada Februari, beberapa wanita mengatakan kepada penyelidik bahwa “tentara berseragam resmi memaksa ke rumah-rumah wanita di malam hari” menuntut uang dan melakukan pemerkosaan.

Advertisement

Angkatan Bersenjata DR Kongo yang lemah telah banyak dikritik karena kebrutalannya terhadap warga sipil dan korupsi. Para pejabat PBB mengatakan hal itu terjadi selama M23 mencapai kemajuan tahun lalu. Tentara DR Kongo sangat bergantung pada peralatan PBB dan dukungan militer dalam upayanya untuk mengendalikan kelompok-kelompok bersenjata yang memegang kekuasaan di wilayah timur negara itu yang kaya sumber daya alam.

Advertisement
Advertisement
Advertisement
Berita Terkait
Advertisement

Hanya Untuk Anda

Inspiratif & Informatif