SOLOPOS.COM - Suasana sidang kasus korupsi Desa Jatipecaron, di Pengadilan Tipikor Semarang, terdaka dihadirkan secara online, Senin (29/8/2022). (Istimewa/Kejari Grobogan)
Solopos.com, PURWODADI — Terdakwa kasus korupsi pengelolaan keuangan Pemerintah Desa Jatipecaron, Kecamatan Gubug, Kabupaten Grobogan, Subkan Eko Sayogo, dituntut pidana penjara selama lima tahun.
Menurut Kasi Intel Kejaksaan Negeri (Kejari) Grobogan Frengki Wibowo, tuntutan dibacakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Grobogan dalam sidang di Pengadilan Tipikor Semarang.
“Kasi Pidsus Kejari Grobogan Iwan Nuzuardhi dan jaksa Wahyu Widiyanto selaku JPU membacakan tuntutan di depan majelis hakim Pengadilan Tipikor Semarang,” jelas Frengki kepada Solopos, Selasa (30/8/2022).
Dalam sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Setyo Yoga Siswanto, terdakwa Subkan Eko Sayogo perangkat Desa Jatipecaron dihadirkan secara online.
Dalam sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Setyo Yoga Siswanto, terdakwa Subkan Eko Sayogo perangkat Desa Jatipecaron dihadirkan secara online.
Dalam tuntutannya JPU menjelaskan terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut.
Baca juga: Gawat! Ribuan Kosmetik Ilegal Berbahaya Beredar di Jateng, Ini Lokasinya
Kemudian Penuntut Umum dalam tuntutannya menjatuhkan pidana kepada terdakwa selama 5 tahun penjara, pidana denda sebesar Rp200 juta.
Apabila denda tidak dibayar, lanjut jaksa, maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 bulan, membayar uang pengganti Rp437.184.086.000.
“Dalam hal terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti,” katanya.
Baca juga: Polres Grobogan Ungkap Tiga Kasus Narkoba Selama Agustus 2022
Namun, jika terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana penjara 2 tahun 6 bulan.
Menurut Frengki, terdakwa melakukan tindak pidana korupsi pengelolaan keuangan Pemerintahan Desa Jatipecaron tahun anggaran 2019, 2020, dan 2021.
“Ada kerugian negara dalam kasus korupsi di Desa Jatipecaron sebesar Rp437.184.086, sebagaimana laporan hasil penghitungan kerugian keuangan negara dari Inspektorat Kabupaten Grobogan,” kata Frengki.