SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
Tata kelola migas masih sering dikritik, termasuk yang terkait Pertamina seperti kritik Menhub belakangan ini.
Solopos.com, BALIKPAPAN — Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) meminta agar Presiden mengevaluasi kinerja menteri yang lebih memihak asing ketimbang memihak badan usaha milik negara (BUMN).
Pernyataan ini dilontarkan oleh FSPPB terkait pernyataan Menteri Perhubungan Ignasius Jonan mengenai harga avtur yang dijual oleh Pertamina yang lebih mahal 20% dibanding dengan harga jual avtur di luar negeri.
“Pertamina sebagai BUMN mengemban amanah dalam penyediaan BBM, selain itu juga bertugas menyetor pendapatan negara dan menjadi agen of development bagi pertumbuhan negara. Hal ini selayaknya mendapatkan dukungan dari seluruh elemen negara,” tutur Presiden FSPPB Eko Wahyu Laksmono dalam rilis yang diterima Bisnis/JIBI, Jumat (18/9/2015).
Dia menyayangkan pernyataan Menteri Perhubungan Ignasius Jonan yang justru dianggap menghujat Pertamina dan akan membuka peluang dan kesempatan pada pihak swasta, termasuk pihak asing, untuk menyediakan avtur. Menurutnya, pernyataan pejabat negara yang tak disertai dengan analisa yang mendalam dapat menimbulkan opini masyarakat yang sangat tidak menguntungkan bagi bisnis BUMN.
Oleh karena itu, federasi juga meminta agar Ignasius Jonan untuk menghentikan semua pernyataannya yang mendiskreditkan Pertamina. Bila perlu konfirmasi, Menhub diminta tidak menyatakannya di depan publik.
“Seluruh pihak terkait dalam memberikan pernyataan di depan publik agar lebih mengedepankan kepentingan nasional termasuk kepentingan perkembangan perusahaan milik negara,” tutup Eko.