SOLOPOS.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi). (JIBI/Solopos/Antara/Harviyan Perdana Putra)
Tanpa PAN, perwakilan parpol pendukung pemerintah merapat ke Istana dan membicarakan sejumlah isu.
Solopos.com, JAKARTA — Fraksi-fraksi partai koalisi membahas sejumlah persoalan bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Kepresidenan, Senin (24/7/2017) sore. Tak ada perwakilan Partai Amanat Nasional (PAN), namun mereka mengklaim tidak ada pembahasan isu reshuffle atau nasib partai itu di koalisi dalam pertemuan tersebut.
Wakil Ketua Fraksi Partai Nasdem Johnny G Plate mengemukakan pertemuan tersebut membahas mengenai dua peraturan pengganti undang-undang (perppu), yaitu Perppu Keterbukaan Informasi Perpajakan dan Perppu Organisasi Kemasyarakatan [Ormas]. Selain itu, RUU Terorisme juga sempat dibicarakan.
“Kita bahas pentingnya dua Perppu itu, pentingnya Perppu untuk negara. Ini kan rapat pimpinan fraksi koalisi pemerintah dengan Presiden didampingi dengan Menkeu dan Mensesneg,” ujar Johnny.
Selain dirinya, ada pula Sekretaris Jendral Partai Golkar Idrus Marham, Sekretaris Fraksi Golkar Agus Gumiwang, Ketua Fraksi PDIP Utut Adianto, Ketua Komisi XI DPR Melchias Marcus Mekeng, Ketua Fraksi PPP Reni Marlinawati, Bendahara Fraksi Golkar Robert J. Kardinal, anggota DPR Fraksi PPP Amir Uskar, dan Ketua Fraksi PKB Ida Fauziyah.
Dia memaparkan, Presiden membicarakan mengenai penyampaian dan sosialisasi dua perppu tersebut agar tidak disalahartikan oleh masyarakat. Pembicaraan tersebut dilakukan agar komunikasi antara Pemerintah dan fraksi-fraksi pendukung Pemerintah sinkron.
“Karena Perppu-perppu itu sepenuhnya digunakan untuk kepentingan negara. Kita datang ke Presiden agar komunikasi pas, concern kita sampaikan, Presiden juga menyampaikan harapannya. Kita sepaham dengan presiden. Setuju ini penting untuk kepentingan negara,” ujar Johnny.
Adapun, tidak ada perwakilan PAN yang hadir dalam pertemuan tersebut. Kuat dugaan ketidakhadiran PAN dikarenan fraksi partai itu melakukan walk out dalam rapat paripurna pengambilan keputusan RUU Pemilu awal pekan ini.
Namun, Johnny membantah ada pembicaraan soal hal itu. “Tidak dibicarakan, bukan itu tujuannya. Tentu tadi ada evaluasi dengan UU Pemilu, kan itu sudah selesai. Presiden memberikan apresiasi kita berkembang dinamis,” ujarnya.
Dia menyampaikan, nantinya enam fraksi pendukung pemerintah juga akan melakukan komunikasi dengan fraksi-fraksi lain di Parlemen. “Yang tak hadir belum tentu tidak setuju juga. Ini kan baru pembahasan di tingkat komisi. Setelah itu akhir masa sidang ini sudah disetujui. Ya satu dua hari ini harus segera selesai, harus sudah jadi.”