SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
“Kenapa nggak peran dan fungsi intelijen saja yang diperbaiki dan dimaksimalkan? Yang ada saja, dulu. Jangan malah uat satuan khusus yang ngga-ngga,” ujar anggota Komisi III Pieter Zulkifli, Selasa (1/3/2011).
Politisi Demokrat ini menilai pembentukan detasemen khusus untuk penanggulangan tindakan anarki akan cenderung memboroskan anggaran. Sementara, pos anggaran untuk Polri sendiri terbatas.
“Kenapa kita memboroskan anggaran dan tenaga. Kalau memang masalahnya adalah komunikasi. Coba lihat, masalah di Cikeusik dan Temanggung itu soal koordinasi dan komunikasi saja. Upaya intelijen untuk mendeteksi dini potensi kerawanan terbukti lemah,” paparnya.
Pieter melihat persoalan kekerasan massa bukan semata-mata tugas Polri. Polri harus berupaya agar simpul kekerasan tak membesar dan mewabah.
“Sebenarnya mudah, Pemda itu punya Kesbanglinmas yakni departemen di kota/kab yang mengetahui bagaimana potensi konflik di daerah. Nah, apakah kita sudah membuat fungsi Kesbanglinmas benar-benar berjalan? Itu dulu kita jawab,” tegasnya.
Persoalan kekerasan yang melibatkan massa, lanjut Pieter, harus dihadapi dengan upaya preventif. Jangan sampai pembentukan detasemen ini justru akan menimbulkan kekerasan baru. “Kekerasan dihadapi dengan preventif lebih baik. Ketimbang situasi aman tapi pakai senjata,” tandasnya.
Sebelumnya, Kapolri Jenderal Pol Timur Pradopo mengatakan bahwa pihaknya berencana membuat Detasemen Anti Anarkis. Satuan ini dibentuk untuk menjawab kasus-kasus yang
berkaitan dengan kekerasan massif. “Saya kira itu jawaban untuk menyelesaikan masalah Temanggung dan Cikeusik,” ujar Timur.
Menurut dia, detasemen tersebut sudah disiapkan. “Kita bentuk, nanti kita simulasikan. Nanti tunggu undangannya oleh Lemdikpol (Lembaga Pendidikan Polisi). Saya kira semua sudah berjalan di setiap Polda. Nanti kita simulasikan lagi,” papar jenderal bintang empat ini.
(dtc/try)