SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
KULONPROGO—Belum adanya Lembaga Penjamin Kredit Daerah (LPKD) di Kulonprogo menyebabkan penyerapan kredit ke UMKM (Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah) kurang maksimal. Akibatnya, banyak pelaku usaha kecil yang justru terjerat rentenir.
Pengamat ekonomi yang juga Direktur Utama PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Shinta Putra Pengasih, P.Riyanto menjelaskan, sampai saat ini belum ada LPKD yang didirikan pemerintah untuk menopang berkembangnya UMKM di Kulonprogo. “Tanpa ada jaminan, sulit bagi lembaga keuangan khususnya perbankan untuk memberikan pinjaman lunak,” ungkapnya saat ditemui Harian Jogja, Kamis (28/10) di kantornya.
Sebagai dampaknya, jelas Riyanto, banyak pengusaha kecil terutama di pasar-pasar tradisional yang terjebak bujuk rayu para rentenir dengan bunga yang tinggi. Bahkan, tambahnya, pengusaha kecil dan masyarakat tidak jarang terjebak meminjam atau menabung dananya di BMT (baitul maal wa tanwil). “Padahal, yang berhak menyalurkan kredit itu hanya bank perkreditan. BMT bukan bank. Sayangnya, banyak masyarakat yang terjebak,” ujarnya.
Menurut dia, kalaupun dana kredit berhasil diserap, hanya sebagian kecil saja UMKM yang menikmati. Selain kurangnya akses informasi, hal itu disebabkan karena belum ada LPKD. Dia mencontohkan, dari sejumlah kredit yang ada di BPR Shinta Putra Pengasih, baik untuk PNS/Pegawai Swasta, UMKM dan Kelompok Masyarakat, total nasabah kredit baru 1700 orang. “Bunga kami sangat kompetitif. Untuk kredit PNS misalnya, bunganya hanya 0,68%,” jelas Riyanto.(Harian Jogja/Abdul Hamied Razak)