SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
Salah satunya untuk mendorong surplus beras 10 juta ton pada tahun 2015.
Demikian disampaikan Menko Perekonomian, Hatta Rajasa saat ditemui di Gedung Kementerian Pertanian, Jalan Raya Pertanian, Jakarta, Senin (19/9/2011).
“Itu usulan dari Menteri Pertanian, untuk naikkan 10 juta ton diperlukan tambahan dana untuk itu, ini wajar, namanya tambahan untuk 10 juta kita sudah mulai persiapan kita lagi bicarakan, dengan dewan juga kita bicarakan,” ujarnya.
Menurut Hatta, dana tersebut dapat digunakan untuk menahan laju konversi lahan pertanian yang nantinya akan diperkuat dengan Peraturan Presiden.
“Jadi ada moratorium dulu untuk konversi lahan sebelum kita selesaikan pencetakan lahan sawah baru, kalau tidak kita akan kesulitan untuk tingkatkan itu karena konversi lahan ini cukup besar per tahunnya,” ujarnya.
Seperti diketahui mulai 20 Mei 2011 berlaku efektif penerapan moratorium (penundaan) terhadap pemberian izin kawasan hutan alam dan gambut efektif berlaku selama 2 tahun.
Moratorium ini sesuai Instruksi Presiden (Inpres) No 10 Tahun 2011 tentang penundaan pemberian izin baru dan penyempurnaan tata kelola hutan alam dan lahan gambut.
Menurut Hatta, dana tersebut juga bisa dialokasikan untuk membangun sumur, serta untuk mengganti rugi kepada petani jika terjadi gagal panen.
“Untuk daerah tertentu meminta sumur dan embung seperti NTB, daerah timur. Ini harus kita penuhi karena kita dalam rangka tingkatkan 10 juta, kita harus tambah anggaran paling tidak Rp 3 triliun, ini akan kita rekomendasikan. Yang gagal panen diganti uang, Rp 2,6 juta per hektar. Itu untuk penggantian tenaga kerja dan sebagainya,” ujarnya.
Namun, untuk realisasi dana kontigensi tersebut pada tahun ini, sudah dialokasikan Rp 2 triliun. Hatta menyebutkan baru sekitar Rp 300 miliar yang disalurkan.
(detik.com/tiw)
